Mengubah Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan
Perubahan Atas PerBup – Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2023 (34)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam PerBup No. 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; PerBup Nunukan No.5 Tahun 2021.
PerBup ini mengubah beberapa ketentuan dalam PerBup Nunukan No. 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan kabupaten layak anak; Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022; Permen PP dan PA No.3 Tahun 2011; Perpres No.25 Tahun 2021Permen PP dan PA No.12 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.17 Tahun 2015.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kebijakan KLA, Penyusunan RAD KLA, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan PerBup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003
UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017
PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2022.
Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023
PerBup Nunukan No.23 Tahun 2023
PerBup ini berisi Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.691.149.846.063 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian: Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.619.562.298.117, Belanja Daerah sebesar Rp. 1.691.149.846.063, Defisit/Surplus sebesar Rp. (71.587.547.946), Pembiayaan Daerah dengan Penerimaan sebesar Rp. 121.587.547.946, Pengeluaran sebesar Rp. 50.000.000.000, Pembiayaan Netto sebesar Rp. 71.587.547.946, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2023
Pedoman Penerapan – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2023 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa; berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009
PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, dan Pedoman Penerapan SRIKANDI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip statis sebagai bukti kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang konsisten dan benar, serta memudahkan dalam penyimpanannya, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No.23 Tahun 2011; Peraturan ANRI No.14 Tahun 2018; Peraturan Kepala ANRI No.27 Tahun 2011; Peraturan Kepala ANRI No.28 Tahun 2011
Peraturan Kepala ANRI No.14 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No.17 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.1 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Arsip Statis, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran.
60 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan PerBup tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penganggaran, Penempatan, Penggunaan, Pencairan, Penatausahaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Desa maju, mandiri dan sejahtera perlu didukung oleh sumber daya Aparat Desa yang kompeten; dalam rangka meningkatkan Kompetensi Aparat Desa, perlu menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui Sekolah Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Aparat Desa Melalui Sekolah Desa, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2023
PERBUP Kab. Nunukan No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan
Perubahan Atas PerBup – Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2023 (21)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Program kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah dinilai sudah tidak relevan sehingga dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan penyesuaian untuk itu PerBup Nunukan No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan perlu diubah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PerBup Nunukan No.55 Tahun 2020.
PerBup ini mengubah beberapa ketentuan dalam PerBup Nunukan No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Nunukan No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.
84 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2023
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2023 (20)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022; Perda Kabupaten Nunukan No 1 TahuN 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Pertanggungjawaban Realisasi APBD 2022, Laporan Pendapatan Daerah, Laporan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Transparansi dan Akuntabilitas, Evaluasi dan Capaian Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor melalui konvergensi stunting terintegrasi Peran Desa; intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor salah satunya meningkatkan peran Desa sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009
UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.72 Tahun 2021; Permenkes No.65 Tahun 2013; Permenkeu No.204/PMK.07/2019.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kewenangan Desa dalam Pencegahan Stunting, Perencanaan, Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, Sosialisasi dan Pengorganisasian, Kader Pembangunan Manusia, Rumah Desa Sehat, Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting (Score Card), Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
76 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
