Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Subang No. 58 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
Teknis - pemberian - tunjangan - hari - raya - dan - gaji - ketiga - belas - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2023 No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2023 maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 15 tahun 2023; PP No. 12 tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Perda Kab. Subang No. 11 Tahun 2022; Perbup Subang No. 400 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Subang No. 24 Tahun 2023.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2023
rencana - pembangunan - daerah - kabupaten - subang - tahun - 2024 - 2026
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2023 No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, atas penyelenggaraan pemerintahan RPD adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah Dan Dokumen PPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat Kepda maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang RPD Kab. Subang Tahun 2024-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP no. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Subang No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPD Tahun 2024-2026, Maksud Dan Tujuan, Sistematika Penyusunan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2023 No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota cerdas ( Smart City ) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan fungsi Pemda dalam bidang pelayanan publik maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang Masterplan Smart City Kab. Subang.
Dasae Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 61 tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022; Perbup Subang No. 120 Tahun 2019; Perbup Subang No. 120 Tahun 2019; Perbup Subang No. 101 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Subang No. 341 Tahun 2022, Perbup Subang No. 11 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Masterplan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2023 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Subang
ABSTRAK:
Bahwa dengan rangka menunjang penyelenggaran otonomi daerah khususnya di bidang kesehatan, menumbuh semangat cinta daerah serta untuk memperkuat cinta rumah sakit daerah Subang logo RS berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan RSUD Subang maka perlu menetapkan Perbup tentang logo RSUD Subang .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2024; Perbup Subang No. 102 Tahun 2021; Perbup subang No. 34 Tahun 2022; Perbup Subang No. 382 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Logo RSUD Subang, Kedudukan Dan Fungsi, Desain Logo, Tulisan dan Warna Logo, Majna Dan Arti Logo, Penggunaan Dan Penempatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 22 Tahun 2023
PENGGUNAAN - SISA - LEBIH - PERHITUNGAN - ANGGARAN - PADA - RUMAH - SAKIT - UMUM- DAERAH - SUBANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2023 No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada RSUD Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 20202; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Subang No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. Subang No. 5 Tahun 2022; Perbup Subang No. 102 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Subang No. 2 Tahun 2023; Perbup Subang No. 34 Tahun 2022; Perbup Subang No. 382 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD Subang, Defisit Anggaran, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 19 Tahun 2023
pemungutan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - secara - online - dan - terintegrasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2023 No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Dan Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasu penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Perbup Subang tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU NO. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Subang No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kab. Subang No. 10 Tahun 2010; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022; Perbup Subang No. 102 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Subang No. 29 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektrinik Dan Online, Hak Dan Kewajiban, Larangan, Sanksi Administratif, Pengelolaan Retribusi Daerah Secara Online, Integrasi Sistem Aplikasi, Pengawasan Dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Sistem Online, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2023
pemanfaatan - dana - pendapatan - pada - badan - layanan - umum - daerah - unit - pelaksana - teknis - daerah - pusat - kesehatan - masyarakat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2023 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, kopetisi bisnis dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksanaan Teknis Daerah di pusat kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat pemanfaatan dana secara efektif, efesien, transparan, adil, akuntabel dan praktek bisnis maka perlu menetapkan peraturan Bupati Subang tentang pemanfaatan Dana pendapatan pada badan layanan umum Daerah unit pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU no. 2 Tahun 2022; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan perpres No. 46 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. subang No. 4 Tahun 2016; Perbup Subang No. 106 Tahun 2018; Perbup Subang No. 374 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi, Tarif Layanan Kesehatan, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Hibah Dan Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan Dari Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana, Pembayaran Jasa Pelayanan, Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan, Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2023
PERBUP Kab. Subang No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PERBUP Kab. Subang No. 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
PERBUP Kab. Subang No. 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Level 2 (Moderat) Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERBUP Kab. Subang No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Subang
PERBUP Kab. Subang No. 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Subang
pencabutan - lima - buah - peraturan - bupATI - SUBANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2023 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Lima Buah Peraturan Bupati Subang
ABSTRAK:
Bahwa situasi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) yang terkendali berdasarkan Intruksi Mentri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pencabutan Lima Buah Peraturan Bupati Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU NO. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Lima Buah Bupati Subang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2023
tata - cara - pelaksanaan - pemungutan - retribusi - persetujuan - bangunan - gedung - di - kabupaten - subang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2023 No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 10B ayat (3) maka perlu menetapkan tata cara peleksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Subang dengan peraturan Bupati Subang
Dasar Hukum Peraturan Bupati Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 17 tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021; UU No. 1 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU N. 1 Tahun 2022; PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan Penagihan Retribusi, Keberatan akan Ketetapan Retribusi Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Keringanan Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pelaporan Retribusi, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023
forum - kerukunan - umat - beragama - kabupaten - subang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Tahun 2023 No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah bagi pemeluk-pemeluknya Dan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar tidak menyalahgunakan atau menodai agama maka perlu menetapkan Perbup tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Bersama Menteri Agama & Mendagri No. 9 & No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepber Menteri Agama & Mendagri No. 1 Tahun 1979 & No. 1 Tahun 1979; Pergub Jabar No. 36 Tahun 2019; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022; Perbup Subang No. 102 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Subang No. 2 Tahun 2023.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Dan Kewajiban Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pengukuhan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat Dan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat, Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Penyelesaian Perselisihan, Pembiayaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
23 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
