CAKUPAN - JENIS - JENJS - PENYELENGGARAAN - PUSAT - KEBUGARAN - DAN - PERMAINAN - KETANGKASAN - YANG - MENJADI - OBJEK - PAJAK - HIBURAN - SERTA - CAKUPAN - JENIS - JENIS - PENYELENGGARAAN - PARKIR - YANG - MENJADI - OBJEK - PAJAK - PARKIR
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2015 No.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Cakupan Jenis-Jenjs Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Dan Permainan Ketangkasan Yang Menjadi Objek Pajak Hiburan Serta Cakupan Jenis-Jenis Penyelenggaraan Parkir Yang Menjadi Objek Pajak Parkir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 maka dipandang perlu adanya uraian/penjelasan yang lebih terperinci tentang cakupan jenis-jenis penyelenggaraan pusat kebugaran dan permainan ketangkasan yang menjadi objek Pajak Hiburan dan cakupan jenis-jenis penyelenggaraan parkir yang menjadi objek Pajak Parkir yang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang.
UU No. 4 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Subang No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Subang No. 8 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Cakupan Jenis-Jenis Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Dan Permainan Ketangkasan Yang Menjadi Objek Pajak Hiburan Serta Cakupan Jenis-Jenis Penyelenggaraan Parkir Yang Menjadi Objek Pajak Parkir, yang meliputi: Ketentuan Umum; Cakupan Jenis-Jenis Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Dan Permainan Ketangkasan Serta Penyelenggaraan Parkir; Bagian Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 45 Tahun 2013
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2013/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU RI No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU RI No. 12 Tahun 2011; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 65 Tahun 2005; PP RI No. 75 Tahun 2005; PP RI No. 79 Tahun 2005; PP RI No. 38 Tahun 2007; PERPRES RI No. 27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2013; Peraturan Subang No. 14.D.6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup PTSP, Penyelenggaraan, Prosedur dan Mekanisme Pelayanan, Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja, Penyelesaian Pengaduan, Pembinaan Pengawasan, Bentuk, Jenis Format dan Tata Naskah Perizinan, Layanan Informasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Retribusi Daerah, Kompetensi dan Uraian Tugas Petugas PTSP, Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 42 Tahun 2013
PERBUP Kab. Subang No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 41 Tahun 2013
PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2013/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Ruang Lingkup, Susunan Organisasi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT ULP Barang/Jasa, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 40 Tahun 2013
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2013/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Subang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERMENKEU No. 73/PMK.03/2012; PERGUB Jawa Barat No. 35 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 38 Tahun 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2013/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien dalam seluruh proses penyelenggaraan administrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 10 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Keluaran (Output), Bagan (Flow Cart), Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 30 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2013/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 49 Tahun 2008; UU 28 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi dan Perhitungan Retribusi, Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan dan Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Retribusi Kadaluarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Pelaporan Retribusi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2013
TATA CARA PENYELESAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUP KABUPATEN SUBANG YANG MENDAPAT PELEPASAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK PAKAI (HP) PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BLOK CIBAROLA KELURAHAN SOKLAT
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2013/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkup Kabupaten Subang Yang Mendapat Pelepasan Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Blok Cibarola Kelurahan Soklat
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang serta dalam rangka mengimplementasikan program Pemerintah Pusat dalam Pengadaan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2002; PERDA Kabupaten Subang No. 27 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2013; Keputusan DPRD Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2004; Keputusan Bupati Subang No. 593.3/Kep.375-PLK/2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan/Kriteria Pegawai Negeri Sipil Calon Penerima Kavling, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Subang No. 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyeleksian PNS yang akan mendapatkan Pelepasan Tanag Sertifikat Hak Pakai Pemda No. 11 Tahun 1987 terletak di Blok Cibarola Kelurahan Soklat dengan Ganti Rugi untuk Pembangunan Perumahan PNS Subang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
