Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 732 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006

Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Pergub Sultra No.08 Tahun 2006.pdf

susunan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2006 / NO.8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2004 sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) untuk tahun Pajak 2006 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerdh Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan nrenqubah UndarE-UMang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pem-bentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Negara Tahun 1964 Nomor Z -Tengah Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); Undang-Undang Nomor 14Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan nngku;tan :alan Undang-Undang Penyel&ian dan (Lembaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49); Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor'10, Tambahan Undang-Undang Sengketa Pajak Lembaran Negara Nomor 3584); Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daemh dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimana telih diubatr dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negira Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan iembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang eajak 6engan 5urat Paksa Penagihan (Lembaran Negara Tahun 1997 tlomor 42] Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndarE Nomor 19 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran fanu-n ZOOO Negara Nomor 3987); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang oaeralilLembann Pemerintahan NegaG Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan-gan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegarJTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor,l438); Perafuran Pemerinbh Nomor 44Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negam Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. lcprtusan Menteri Dalam Negeri Nornor l7oTahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l73Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemerikaan di bidang Pajak Daerah; 13. Kepuh$an Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor2gTahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh, Pelakanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 15. Peraturan Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provimi SulawesiTenggara Tahun 2001 Nomor 8); 16, Peratucn Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);
Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Untuk Tahun Pajak 2006 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2006

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pergub Sultra No.07 Tahun 2006.pdf

penangguhan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2006 / NO.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 403 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2006; b. bahwa Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 yang diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo telah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menghasilkan Kesepakatan dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesi (DPD APINDO), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM); c. bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan; d. bahwa Kondisi Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo yang belum memungkinkan untuk melaksanakan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan penangguhan; e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a, b, c, dan d tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 untuk Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 2687); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum; 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 Tahun 2006 tanggal 10 November 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2005 diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo No. 22/BPM/DOI/2005 tanggal 20 Desember 2005. 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM) dengan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 560/26 tanggal 12 Januari 2006.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Pergub Sultra No.06 Tahun 2006.pdf

kebutuhan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2006 / NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani. dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah T'ingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaan Negara Tahun 1964 No. 94,Tambahan Lembaran Negara No. 2687); 2 3 4 5 6 7 8 9 . . Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- K etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Flewan (lembaran Negara Tahun 1967 No. 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan . . Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3478). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaan Negaa Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4411). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaan . . Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4571). Peaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman fLembaan Negaa Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/ 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70.MPP/Kep/2/2003 tentang Keputusan Menteri Perindusbian dan Perdagangan Nomor 3 06,lMPPlKepl4l 2003.dan KeDutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 S6IMPP I Kepl5lz0O4tentang Pergadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsHi untuk Sektor Perbnian; Keputusan menteri Pertanian Nomor 237 lKofl/Ol.zlql 2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; fcputusan Menteri Pertanian Nomor 3zglKWlOf.2IOl 4l 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik. Kepuhisan Menteri Perird6bhn dan Perdagangan Nomor 634lMPPlKepl9l2OO2, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan abu Jasa yang Eeredar di Pasar 15. Peraturan Menterl Pertanian Nomor sos/Kpts/SR. 130/ 1212005 tentang lcbutuhan dan HargE Eceran Tertinggi (HFD Pupuk Bersubsudi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
6 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub Sultra No.03 Tahun 2006.pdf

retribusi

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2006 / NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diserahkannya beberapa Balai Pelatihan kepada daerah sebagai konsekuensi Otonomi Daerah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan fasilitasnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemanfaatan fasilitas, sebagai salah satu jenis retribusi, perlu dipungut retribusi pemakaman kekayaan daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pelaksanaan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi. Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2001.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB VII KEWAJIBA MEMBAYAR RETRIBUSI BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

Abstrak

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download file:

Pergub Sultra No.02 Tahun 2006.pdf

pengelolaan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2006 / NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai- Daerah Otonom adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Udang-gn6ung Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan c. bahwa Pengelolaan otonominla; Laboratorium lGgiatan Kemetrologlan mempunyai Provinsi Kemetrologian dan peranan penting daGm rangka memberikan perlindungan konsumen, produsen, kepentingan umum serta kepastian hulium dalam pemakaian stardar ukuran dan standar satuan alat ukur, takar, tlmbang dan perlengkaPannYa; d. bahwa utuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka pada perlu dipungut retribusi daerah terhadap beberapa keigatan kemetrologian; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah'l'ingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acafa Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembardn Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembamn Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunda ng-Unda nga n (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomo l437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Nomor 32 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Timbahan Lembamn Negara Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan Unuk diTera dan/atau DiTera Uling serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25fahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Dlerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nom6r 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAN KEMETROLOGIAN BAB III KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA DAN TERULANG BAB IV KETENTUAN PEMUNGUTA RETRIBUSI DAERAH BAB V PENYIDIKAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
13 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2006

Penjabatan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Pergub Sultra No.01 Tahun 2006.pdf

penjabatan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2006 / NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi, maka perlu pengaturan penjabanan Tugas Pokok dan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara. b. Bahwa pengaturan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara adalah dalam rangka kelancaran koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar lini sektoral dan lintas Kabupaten/Kota serta memacu dan menjamin percepatan dan keserasian Pembangunan melalui Pekan Raya Sultra 2020, khususnya di wilayah Tenggara. Fungsi pembangunan yang berbasis investasi dan Sosial Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten/Kota se-Sultra dalam Forum Kajian dan Padu Serasi kebUakan; lalu melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara dengan Peraturan perlu menetapkan Penjabaran Gubernur.
**RAPIKAN TEKS 1** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Penetapan Nomor 2 dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 17 Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 2687); Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang selatan (L.N. Tahun 1999 Nomor 55 T.L.N. Nomor 1001), bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (L.N. Tahun 1999 Nomor 3800); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L.N Tahun 2004 Nomor 126); Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah (L.N. Tahun 2000 Nomor 54); Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2007; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2007; dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah (Propeda) Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2004

Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Kepgub No.26 Tahun 2004 t...ya Pesisiir-Laut.pdf

RENCANA

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2006 / NO.26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

ABSTRAK:

a. bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadaP berbagai perubahan akibat Pembangunan Fenomena seperti ini memberikan konsekuensi kepada daerah untuk merumuskan rencana - rencana pembangunannya secara komprehensif dengan menyesuaikan pada berbagai perubahan dan perkembangan yang terus bergerak dengan laju cepat; b. bahwa untuk pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut daerah perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga Rencana pengbmbangan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut tersebut perlu disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2013 yang berperan dalam menentukan visi dan misi serta fujuan dan sasaran berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut serta penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Penge.lolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 -2013 dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi tenggara, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pemberntukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun l985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259)
Rencana Strategis Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 - 2013

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2004

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Kepgub No.25 Tahun 2004 t...laksanaan DIKLAT.pdf

PETUNJUK

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2006 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib lenggaraan pemerintahan dan ter- wujudnya paduserasi pelaksanaan kebij aksanaan pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia Penye- (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu . memantapkan pengaturan tentang Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) semua lnstansi/Unit kerja; b. penyeleng garcanpendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggar4 perlu memantapkan mekanisme penyelenggarrnn program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ; bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyeleng- garaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggarq dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggarc (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); ' Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-Pokok Nomor 1974 KePegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nonior 3890) Undang-undang ; 43 Lembaran Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (L.N.Tahun 2003 Nomor Peraturan Pemerintah 78 ); Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Wewenang Pemerintah Kewenangan Otonom ; Instansi 25 Tahun Provinsi sebagai Daerah Peraturan "Pemerintah dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orga- nisasi Perangkat Daerah; 8. 9. 10. t1 12. 13. t4. Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per- tanggung jawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor I 0 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Peng- awasan atas Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr ; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Peng- awasan Pembangunan di Daerah; lnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahunl999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Ad- ministrasi Negara Nomor 193/Xlfi/l0l 612001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Petatihan Kepemimpinan di Jajaran Praj abatan dan Departemen Dalam Negeri; Peraturan tentang DaerahNomor 15 Tahun 2001 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Sulawesi Daerah Provinsi Tenggarasebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2001 ; Peraturan 17. lnstruksi Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan telah Daerah Nomor Petunjuk Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang di Daerah Koordinasi Kegiatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT BAB IV KOORDINAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAB V PELAKSANAAN KORDINASI PELAPORAN BAB VI PELAKSANAAN KORDINASI PENGAWASAN BAB VII PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTANSI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2004

Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Kepgub No.22 Tahun 2004 t... Provinsi Sultra.pdf

RENCANA

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2006 / NO.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan hagi masyarakat Sulawesi Tenggara, diperlukan adanya perencanaan yang terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Ijmum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memecahkan Permasalahan terencana. dan bertahaP ; bahwa Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meruPakan penilaian terhadap untuk secara tolak ukur pertanggungi awaban Direktur yang harus ditetapkan Keputusan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut, maka Perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 dengan
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan PerPu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 P eratwan Pemerintatr Tahun Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor :9f,Tambahan Negara Nomor: 2687); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 3. 4. 5. 6. tentang Kesehatan (Lembaran Tahun 1992 Nomor : 100,'Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, T arrtb ahan L emb aran Ne gara Nom or 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenemgan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonorr, ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TaiTibahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007 ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII provinsi piovinsi sulawesi Pendahuluan Gambaran Umum RSttD Provinsi Sultra Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar Pencemaran Lingkungan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Program dan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2004

Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Kepgub No.21 Tahun 2004 t...di RSUD Provinsi.pdf

PENETAPAN

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2004 / NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pemerataan b. dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinYak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah SakiU bahwa untuk mencapai hasil Yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket Pelayanan Esensial (PPE) Yang ditetapkan Sulawesi dengan Keputusan Gubernur Tenggara; bahwa berdasarkan pertirnbangan huruf a dan b tersebut maka menetapkan KePutusan Sulawesi Tenggara pada Perlu Gubernur tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumatr Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 teutang Pembentukan Daerah Tingkat Utara - Tengah dan, Daerah Sulawesi Selatan Tenggara I Sulawesi Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun L964 Nomor : 94, Tambahan 2687); 2. Undang-undang Nom or 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Undang-Untlang Nomor 22 Tahun 1999 tentans DPemerintahan Nom or 3 49 5); Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1 999 Nomor: 60, Thmbahan Lembaran Negara Nomor: 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848); Undang-undang Nom or : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 . Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 I Menkes / SK / M 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Paket Pelayanan Penetapan Esensial Bagi Keluarga Miskin Di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT