Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 142 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Indikator Pemenuhan Indeks Kabupaten/Kota Kreatif Kabupaten Karawang; Desa Kreatif Sebagai Fondasi Kota Kreatif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 324 Tahun 2023
Rencana - Pengembangan - Ekonomi - Kreatif - Perlindungan Usaha - Tata - Cara - Permohonan - Izin - Usaha - dan - Mekanisme - Pemberian - Insentif - Bagi - Pelaku - Ekonomi - Kreatif
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 142 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2017; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelaku dan Subsektor Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Perlindungan dan Penciptaan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif Perlindungan Ekonomi Kreatif; Tata Cara Permohonan Izin Usaha Ekonomi Kreatif; Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Insentif Bagi Insan Kreatif; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 323 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 201; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang meliputi Ketentuan Umum, Objek dan Ruang Lingkup, Tata Cara Pemohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Rertibusi, Pelaksanaan Pengurangan, Keringan Atau Pembebasan Retribusi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 319 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 104 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 19 Tahun 2014; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kategori, Bantuk, Jumlah, Peserta, dan Penilaian Pemilihan, Persyaratan, Prosedur Pengusulan, Tim Penilai, Mekanisme dan Indikator Penilaian, Penetapan dan Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Ketentaun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 316 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja pemerintah Daerah perlu adanya pedoaman maka perlu menetapkan Perbup tentang pedoman penilaian kinerja perangkat Daerah di Lingkungan Per Kab. Karawang .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019 ; Perpes No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformaso Biokrasi No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 7 Tahun 2022; Permen pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 26 Tahun 2020; Permen Penmdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 29 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda kab. Karawang No. 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Penilayan Kinerja Perangkat Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
