Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 970 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Download file:

LD_Perda_2_2021_sign.pdf

apbd 2020

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2020
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Jumlah halaman: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

LD_Perda_1_2021_sign.pdf

bantuan hukum

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Jumlah halaman: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Gunung Kidul No 15 Tahun 2020.pdf

apbd 2021

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD. 2020/NO. 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 13 Agustus 2020
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-UndangnNomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013;
Materi Pokok: APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp1.951.690.284.148,00 b. Belanja Daerah Rp2.056.088.666.543,00 Defisit/Surplus (Rp104.398.382.395,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp109.398.382.395,00 2. Pengeluaran Rp5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp104.398.382.395,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...pah Rumah Tangga.pdf

PENGELOLAAN SAMPAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2020/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera perlu terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, bahwa dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat yang berpengaruh terhadap terciptanya sampah dimasyarakat perlu melakukan upaya pengelolaan sampah yang terpadu dan sinergis, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Pelaksanaan; hak, kewajiban dan larangan; lembaga pengelola sampah; kerja sama dan koordinasi; kompensasi; pembinaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 10)
Jumlah Halaman : 33 HLM; Penjelasan : 15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...menuhan Hak Anak.pdf

PERLINDUNGAN ANAK

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2020/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

ABSTRAK:

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa setiap anak perlu mendapat pelindungan dan terjamin pemenuhan hak-haknya sehingga diperlukan peranPemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, berakal budi luhur dan sejahtera, bahwa Kabupaten Gunungkidul belum memiliki peraturan yang mengatur pelindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Tanggung jawab; pengintegrasian; pencegahan; pengurangan resiko kerentanan; kabupaten layak anak; pendanaan; pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 31 HLM; Penjelasan : 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...mbangunan Daerah.pdf

GENDER - PEMBANGUNAN DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2020/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender, bahwa diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi ataskebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, bahwa Kabupaten Gunungkidul belum memiliki peraturan yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan dan penyusunan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG); pelaksanaan kebijakan PUG; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; partisipasi masyarakat; Pembinaan; Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 17 HLM; Penjelasan : 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERDA Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...asi Kependudukan.pdf

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2020/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Kabupaten Gunungkidul, bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pengembangan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerja sama dan perencanaan pembangunan, bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Hak dan kewajiban penduduk; penyelenggara administrasi kependudukan; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; sistem informasi administrasi kependudukan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 6) dan peraturan pelaksanaannya
Jumlah Halaman : 24 HLM; Penjelasan : 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Penanaman Modal.pdf

PENANAMAN - MODAL

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2020/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, bahwa penanaman modal merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja danpeningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 TahunPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 2012,
Materi pokok : Penyelenggaraan penanaman modal; hak, kewajiban dan tanggun jawab penanaman modal; pengenaan sanksi; laporan dan evaluasi; kerja sama; peran serta masyarakat dan sistem informasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Halaman : 24 HLM; Penjelasan : 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025;

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025

Download file:

Perda Gunung Kidul No 8 Tahun 2020.pdf

pariwisata

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2020/NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025;

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kapubaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini dan isu strategis di bidang pariwisata;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ; 8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ; 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 ;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 1,2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4),Pasal 5, Pasal 7 ,Pasal 10, Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B ,Pasal 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37, 38, 39, 40, 41, 42 diubah ,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Jumlah Halaman: 33 HLM, Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Lurah

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...n 2020 ttg Lurah.pdf

LURAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lurah

ABSTRAK:

Bahwa Kalurahan memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mendukung terwujudnya tatanan pemerintahan Kalurahan yang demokratis menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 7 Tahun : 2020 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Lurah perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .
Materi Pokok : Pemilihan Lurah Serentak, Tugas, Wewenang, hak, kewajiban dan larangan Lurah, Masa jabatan dan pemberhentian Lurah, Pemilihan Lurah antar waktu, pembinaan dan pengawasan, pendanaan penyelenggaraan pemilihan Lurah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Jumlah Halaman : 80 HLM; Penjelasan : 20 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT