PERBUP Kab. Karanganyar No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka kegiatankegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (mapping) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Peraturan Bupati K aranganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 17/PMK.07/2021; PERMENPAREKRAF No. 3 Tahun 2021; PERMENKES No. 12 Tahun 2021; PERMENDIKBUD No. 9 Tahun 2021; KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020; KEPGUB Provinsi JATENG No. 903/219/2020 Tahun 2020; PERBUP No. 106 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 63 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 27 Tahun 2015; PERDA No. 7 Tahun 2018;
Pendirian PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai maksud untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang Bertujuan menumbuh kembangkan iklim usaha yang sehat di Daerah, memperluas akses jasa keuangan kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa perbankan dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh laba atau keuntungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan pendirian PUD BPR Bank Karanganyar yang diatur dalam Pasal 2.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama dan Logo PUD Bank Karanganyar yang diatur dalam Pasal 3.
100 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah perlu mengalokasikan Hibah bagi Kegiatan Keagamaan, dan mengenakan sanksi bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban sesuai ketentuan;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PEPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2012; PERMENHAM No. 6 Tahun 2014; PERMENKOP UKM No. 04/PER/M.KUKM/III/2015; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2018; PERBUP No. 28 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28)diubah dalam ketentuan ayat (5) Pasal 4 dan Pasal 40.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah kepada pemerintah yang diatur dalam Pasal 4.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi yang diatur dalam Pasal 39 dan 40.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Selesai Dalam Sehari (SELEDRI) Bagi Pasangan Yang baru Nikah dan Cerai Penduduk di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 19 Tahun 2018
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahu 1950; UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 9 tahun 1975; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 40 Tahun 2019; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 96 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2018; Permenkominfo No 11 Tahun 2018; Permendagri No 7 tahun 2019; Permendagri No 95 Tahun 2019; Permendagri No 102 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019; perda Kab Karanganyar No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Karanganyar No 25 tahun 2015; Perbup Karanganayar No 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup karanganyar No 82 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 52 Tahun 2021
SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN-PENGHARGAAN LULUSAN-PETUNJUK TEKNIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2021/ No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penambahan jalur seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan penambahan Perguruan Tinggi Negeri, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDIKBUD No. 80 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2020. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 18 Tahun 2013; PERBUP No. 6 Tahun 2019;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6) pada Pasal 3 diubah mengenai Sasaran pemberian penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021
perkawinan - Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2021/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi keluarga muslim di Kabupaten Karanganyar perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin; Materi dan Narasumber; Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa tambahan penghasilan pegawai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta terdapat beberapa ketentuan yang perlu disusun kembali penormaannya, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. 20 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 UU No. 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 tahun 2021 tentang tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 24) diubah dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 17 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah kembali
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Perbup karanganyar No 77 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah,Ketentuan Pasal 3 diubah,Ketentuan Pasal 4 dihapus,Ketentuan Pasal 5 diubah,Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah,Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah,Ketentuan Pasal 13 diubah,Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, serta ayat (7) Pasal 14 diubah,Ketentuan Pasal 23 diubah,Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah,Ketentuan Pasal 36 diubah,Ketentuan ayat (3) Pasal 38 dihapus,Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah,Ketentuan Pasal 112 diubah,Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B dihapus, huruf E, huruf F, dan huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf N, huruf O, huruf P, huruf Q, huruf R, huruf S, huruf T, huruf U, huruf V, huruf W, huruf X, huruf Y, huruf Z, huruf AA, huruf BB, huruf CC, huruf DD, huruf EE diubah
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif maka perlu mengubah pembagian kawasan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija untuk mendukung kemudahan berusaha dan percepatan proyek strategis nasional maka perlu menyederhanakan peraturan terkait pembangunan menara telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah;
3. Ketentuan Pasal 7 diubah;
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 8 diubah;
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah;
6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 16 diubah;
7. Ketentuan Pasal 19 diubah;
8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A;
9. Ketentuan Pasal 31 diubah;
10. Lampiran I, II, III dan IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 diubah.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
