TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2020/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 tahun 2012,
namun belum sesuai dengan perkembangan keadaan saat
ini dan belum terakomodir bencana non alam sehingga
perlu diganti;
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 134 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
perlu ditetapkan dengan Paraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3. Undang-Undang Republik Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun
2015;
Perbup ini terdiri atas 3 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Seluruh pengeluaran dari mata anggaran BTT diakhir tahun anggaran agar
ditutup dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2020
KODE ETIK PERSONIL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2020/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu dilakukan
pengaturan terkait kode etik para personil pengelola
pengadaan barang dan jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa UKPBJ Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan
menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya Kode
etik ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/ Wali Kota;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
masih terdapat kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan pemerintah daerah terkait
pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu
tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan kode etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 142, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Perbup ini terdiri atas 6 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan kode Etik dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor
3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Personil Pengeola Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 3 ) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU RI No. 12 Tahun 2011; 3. UU No. 6 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 6. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; 7. PERMENDAGRI No. 111 tahun 2014; 8. PERMENDAGRI No. 112 tahun 2014; 9. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; 10. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; 11. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; 12. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; 13. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 19 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi; Jenis Desa; Tata Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dipandang perlu diatur perlindungan tenaga kerja di kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU No. 13 Tahun 2003; 3. UU No. 33 Tahun 2004; 4. UU No. 40 Tahun 2004; 5. UU No. 12 Tahun 2011; 6. UU NO. 24 Tahun 2011; 7. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 8. PP No. 44 Tahun 2015; 9. PP No. 45 Tahun 2015; 10. PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 60 Tahun 2015; 11. Perpres No. 109 Tahun 2013; 12. Permen Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015; 13. Permen Ketenagakerjaan No. 29 Tahun 2015; 14. Permen Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015; 15. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; 16. Permen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016; 17. Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2016; 18. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 12 (dua belas) dan 33 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kepesertaan dan Jaminan; Tata Cara Pendaftaran; Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran; Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengendalian; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Program Kerja dan Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan kearsipan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan tentang Petunjuk Teknis Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 43 Tahun 2008; 2. UU No. 43 Tahun 2009; 3. UU No. 12 Tahun 2012; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 28 Tahun 2012; 6. Kepres No. 26 Tahun 1974; 7.PERMENDAGRI No. 54 tahun 2009; 8. PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; 9. KEPMENDAGRI No. 131-14-3095 Tahun 2017; 10. Perda OPD No. 5 Tahun 2016; 11. Perbup No. 24 Tahun 2010; 12. Perbup No. 50 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kebijaksanaan Kearsipan; Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan; Penyelenggaraan Tata Kearsipan; Penyusutan, Pemeliharaan dan Pemusnahan Arsip; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Lamp. : 135 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk Kabupaten Rokan Hulu yang diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan menjadi Peraturan daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; 2. UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; 3. UU No. 30 Tahun 2002; 4. UU No. 17 Tahun 2003; 5. UU No. 1 Tahun 2004; 6. UU No. 15 Tahun 2004; 7. UU No. 25 Tahun 2004; 8. UU No. 33 Tahun 2004; 9. UU No. 12 Tahun 2011; 10. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; 11. PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2015; 12. PP No. 109 Tahun 2000; 13. PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; 14. PP No. 23 Tahun 2005; 15. PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; 16. PP No. 58 Tahun 2005; 17. PP No. 79 Tahun 2005; 18. PP No. 3 Tahun 2007; 19. PP No. 71 Tahun 2010; 20. PP No. 30 Tahun 2011; 21. PP no. 2 Tahun 2012; 22. Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; 23. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; 24. PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; 25. PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016; 26. Permenkeu No. 155/PMK/.07/2016; 27. Peraturan Kepala BNPB No. 4 tahun 2015; 28. KEPMENDAGRI No. 131.14-3458 Tahun 2016; 29. Pergub Riau No. 18 Tahun 2017; 30. Kepgub Riau Nomor Kpts. 223/II/2017; 31. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 Tahun 2016; 32. Perbup Rokan Hulu No. 35 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Lamp. : 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU RI No. 12 Tahun 2011; 3. UU RI No. 6 Tahun 2014; 4. UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; 5. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 6. Perpres No. 87 Tahun 2014; 7. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; 8. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; 9. Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; 10. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; 11. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; 12. KEPMENDAGRI No. 131-14-3458 Tahun 2016; 13. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016; 14. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2017; 15. Perbup Kabupaten Rokan Hulu No. 12 Tahun2017.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 14 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengalokasian ADD; Penyaluran Alokasi Dama Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa; Penatausahaan Alokasi Dana Desa; Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Lamp. : 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU RI No. 12 Tahun 2011; 3. UU RI No. 6 Tahun 2014; 4. UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. UU RI No. 18 Tahun 2016; 6. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diuba dengan PP No. 47 Tahun 2015; 7. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; 8. Perpres No. 87 Tahun 2014; 9. Perpres No. 97 Tahun 2016; 10. PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014; 11. PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; 12. Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; 13. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; 14. Permendes PDTT No. 22 tahun 2016; 15. Permenkeu No. 49 tahun 2016; 16. KEPMENDAGRI No. 131-14-3458 Tahun 2016; 17. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016; 18. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 Tahun 2017; 19. Perbup Kabupaten Rokan Hulu No. 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 19 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Penatausahaan Dana Desa; Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Lamp. : 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 12 Tahun 2011; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 18 Tahun 2016; 6. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2007; 7. Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; 8. PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010; 9. KEPMENDAGRI No. 131.14-3458 Tahun 2016; 10. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016; 11. Perbup Kabupaten Rokan Hulu No. 51 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 10 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Komponen Standar Pelayanan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Lamp. : 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2017
a. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.700/INSP/288/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Tim Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; b. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.700/INSP/328/2012 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan harta kekayaan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001; 3. UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; 4. UU No. 30 Tahun 2002; 5. UU No. 5 Tahun 2014; 6. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 7. PP No. 53 Tahun 2010; 8. Inpres No. 5 Tahun 2004; 9. Peraturan KPK No. 6 Tahun 2016; 10. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Pejabat Penyelenggara Negara; Tata Cara Penyampaian LHKPN Oleh Wajib LHKPN; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.700/INSP/288/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Tim Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; b. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.700/INSP/328/2012 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
