Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021

Pedoman Kerjasama Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kerjasama Desa, Bidang dan Potensi Desa, Bentuk Kerjasama, Badan Kerjasama Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, Tata Cara Kerjasama Desa, Pembiayaan, Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Hasil Kerjasama Desa, Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

26 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2021

Tanggal Berlaku

27 Juli 2021

Sumber

BD. 2021/No. 35

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 457 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_nomor_35_tahun_2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN KERJASAMA DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD. 2021/No. 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa; 20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa; 21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; 23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu; 24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa; 25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kerjasama Desa, Bidang dan Potensi Desa, Bentuk Kerjasama, Badan Kerjasama Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, Tata Cara Kerjasama Desa, Pembiayaan, Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Hasil Kerjasama Desa, Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
BKAD yang telah terbentuk dan masih aktif kepengurusannya pada kecamatan eks Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dan/atau pada kecamatan lainnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan kegiatannya sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
19 Hlm, Lamp: VII

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521