PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 222 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA HEBAT BAGI DESA Di WiLAYAH KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Dana Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA APBD

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2020
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2022
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA AKADEMIA KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2020
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 9 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Pendapatan Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2022
LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan