Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2019;
UU No 16 Tahun 1950; Uu No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 2 tahun 2015; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2016; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan RKPD Tahun 2019 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 33 Tahun 2019
PERWALI Kota Surakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA 2019 sampai dengan Triwulan II terdapat usulan pergeseran/perubahan DPA-PD dan DPA-PPKD pada obyek dan rincian dalam jenis belanja yang sama; bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran obyek dalam jenis belanja yang sama dilakukan dengan cara mengubah Perwako tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Kelima atas Perwako No 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota SUrakarta No 9 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2018 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa untuk memastkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara terintegrasi, berkualitas dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak; bahwa belum terdapat peraturan perundang-udangan yang cukup jelas dan lengkap mengatur secara rinci sesuai kebutuhan daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan pengembangan kota layak anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Perwako tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip, tahapan pengembangan KLA, forum anak, sistem informasi KLA, pengembangan kemitraan, partisipasi masyarakat, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu diatur mengenai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; bahwa Perwako No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan atas Perwako No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 13A mengenai Lurah selaku KPA dan uraian tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa ketersediaan rumah yang layak huni bagi setiap masyarakat, merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sekaligus mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum; bahwa benatuan pembangunan atau renovasi Rumah Swadaya merupakan solusi untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mewujudkan rumah yang layak huni karena keterbatasan kemampuan ekonomi; bahwa Perwako No 20A Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan RUmah Tidak Layak Huni berasal dari APBD bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum cukup mengatur pelaksanaan ketika Penerima Bantuan Rumah Swadaya meninggal dunia, selain itu terdapat pula perubahan proporsi penggunaan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perwako tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bersumber dari APBD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sasaran, permohonan, penganggaran, penggunaan BRS, penerima BRS, pencairan, pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi RS, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20A Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Angkutan Sekolah Gratis
ABSTRAK:
bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis merupakan upaya mendukung kegiatan belajar anak sekolah di Kota Surakarta sebagai perwujudan kehadiran Pemda dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi bagi anak sekolah sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang anak sekolah; bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis memerlukan petunjuk teknis berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan angkutan sekolah gratis di Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perwako tentang Angkutan Sekolah Gratis;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sasaran, pengadaan, pengoperasian, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat Surakarta dari bahaya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan korban materi sekaligus korban psikis karena tidak mendapat rasa aman; bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Surakarta sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi dari masyarakat yang berada di kawasan yang rawan terjadi kebakaran sekaligus memberi jaminan rasa aman dari bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang memang sering dijumpai di Kota Surakarta; bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 hanya sebatas mengatur pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung secara global, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, objek dan resiko kebakaran, pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, peran serta masyarakat, pembinaan, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 1994.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi pencatatan keuangan maka perlu diatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa Peraturan Walikota Nomor 27C Tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta perlu diganti untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini; bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan \Peraturan walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerinta Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Nomor 27C Tahun 2018.
184 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa pemberian jaminan kesehatan bagi orang tidakmampu adalah bagian dari jaminan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa jaminan kesehatan daerah bagi orang tidak mampu bertujuan untuk menjamin setiap warga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatannasional; bahwa jaminan kesehatan daerah yang diatur dalam Perwako No 21A Tahun 2017 tentang jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak mampu belum cukup mengatur peserta jaminan yang mengalami keadaan darurat medis sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan atas Perwako Surakarta No 21A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak Mampu;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 12, Pasal 3 huruf b, perubahan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan penambahan ayat (3), penyisipan Pasal 5A, serta BAB IV dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan walikota Surakarta Nomor 21A Tahun 2017 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 41B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompok fungsi, pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
