Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Surakarta Tahun 2020/ No. 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonsia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu mengganti Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan UU N 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata KErja Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
74
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 1999
PERDA Kota Surakarta No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.1999/NO.12 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Bapedalda, maka tugas dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kodya Dati II Surakarta dicabut dan diintegrasikan pada, tugas dan fungsi Bapedalda Tingkat II Surakarta; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja dinas pendaftaran penduduk, maka tugas pendaftaran dan pencatatan Penduduk pada Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan, dialihkan pada tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, guna menata kembali Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 (1), Pasal 9, penghapusan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), perubahan Pasal 29, penghapusan Pasal 30 huruf e, Pasal 31 huruf d, Pasal 43 Paragraf 4, Pasal 44, 45, 46 dan 47, perubahan pada Pasal 48, Pasal 89 diubah menjadi Pasal 85, Pasal 90 selanjutnya dibaca Pasal 86 dan Pasal 91 selanjutnya dibaca Pasal 87, Pasal 92 selanjutnya diubah menjadi Pasal 88, Pasal 93 selanjutnya dibaca Pasal 89.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1999.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 diubah.
96 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data ketenagakerjaan perlu pelaporan ketenagakerjaan, pencari kerja dan pengangguran dengan menggunakan teknologi informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Perwali tentang Informasi Ketenagkerjaan;
Pasal 18 ayat 96) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1981; UU No 13 tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 3 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewajiban melaporkan dan syarat-syaratnya, penanggung jawab, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan
tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda,
diperlukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika; bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekusor
narkotika cenderung meningkat dan memberikan
dampak negatif dan membahayakan kehidupan
masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan
Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif
dan efisien; bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Pelaksanaan Fasilitasi, Pasca Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pendampingan, Kerja Sama, Kelembagaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
35 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014, maka perllu menetapkan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang APBD TA 2014 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2014.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yang berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya upaya peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan terhadap Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor LO Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dewan pembina, badan pengawas, direksi, pembinaan dan pengawasan, sengketa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2004 dicabut.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang sudah
diprogramkan dapat berjalan lancar, efektif, efisien,
akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan
dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan maka Peraturan Walikota Nomor
30 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penyisipan Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2016 diubah.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa pemberian jaminan kesehatan bagi orang tidakmampu adalah bagian dari jaminan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa jaminan kesehatan daerah bagi orang tidak mampu bertujuan untuk menjamin setiap warga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatannasional; bahwa jaminan kesehatan daerah yang diatur dalam Perwako No 21A Tahun 2017 tentang jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak mampu belum cukup mengatur peserta jaminan yang mengalami keadaan darurat medis sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan atas Perwako Surakarta No 21A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Orang Tidak Mampu;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 12, Pasal 3 huruf b, perubahan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan penambahan ayat (3), penyisipan Pasal 5A, serta BAB IV dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan walikota Surakarta Nomor 21A Tahun 2017 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama
luar negeri dan tertib administrasi perjalanan dinas ke
luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta dan pimpinan serta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu
dilakukan penataan dan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surakarta tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta Dan Pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kegiatan perjalanan dinas luar negeri, dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata cara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri, pembiayaan, pelaporan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
