PERWALI Kota Semarang No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka standarisasi harga satuan bahan
bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian harga
untuk harga bahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi
Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa
Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT//M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat
dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 diubah.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2022;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 berupa laporan realisasi anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
1966 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan
kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 19 ayat (1) huruf
a yang berbunyi Pemerintah dan Masyarakat
memberikan kemudahan dalam pelayanan dan
keringanan biaya untuk lanjut usia untuk pembelian
tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan
umum; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran
Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai
hak tertentu bagi veteran yang berbunyi keringanan
pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa
angkutan penumpang; bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas,
efektifitas, pengenaan Tarip Bus Rapid Transit Trans
Semarang terhadap Lanjut Usia dan Veteran
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b
diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A
Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans
Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid
Transit Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, angka 9f pada Pasal 1, perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 diubah.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rarigku pcnyediaan pupuk harga wajar sarnpai tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi.Jawa Tengan Tahun Anggaran 2013, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pcrtanian
di Kata Semarang Tahun Anggaran 2013;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001,Peraturan Pemerlntuh Nornor 38 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M- DAG/PER/6/2011, I'craturan Menteri Pertanian Nomor 69 Permentan/ SR 130 / 11/2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor/11 Tahun
2012
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 tentang Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang 'l'ah un Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya belum
mendasarkan pada Undang-Undang dimaksud berlaku sampai
dengan 31 Desember 2011;
b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi
Daerah yang penyusunannya mendasarkan pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dalam proses
pembahasan dengan DPRD Kota Semarang;
c. bahwa untuk mengisi kekosongan dasar hukum pemungutan
retribusi daerah di Kota Semarang, perlu dibentuk Peraturan
Walikota Semarang yang mengatur tentang retribusi daerah di
Kota Semarang;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, rnaka perlu
dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Perizinan Tertentu
di Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009,Peraturan Presiden Nomor 1 T ahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 4 Tahun 1984,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 T ahun 2007,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Oaerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi perizinan tertentu, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi trayek, wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, keberatan, pengurangan, keringana dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa Perwal Semarang No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Perwal Semarang No 48 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan peraturan perundang-undnagan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Perwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Semarang No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 51 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permenhub No PM 133 Tahun 2015; Permenhub No PM 156 Tahun 156; Perwa Semarang No 19 Tahun 2013; Perwal Semarang No 75 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 3 ayat (4) huruf c, Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2013 diubah.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota
Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan
Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (4) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 diubah.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlumemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat dalampengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum DaerahK.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum;bahwa dalam rangka pelaksaaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi RumahSakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;bahwa sehubungan dengan diberlakukannya PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2O18 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2OO7 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2OO7 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum; bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, maka perlumembentuk Peraturan Walikota Semarang Tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah KotaSemarang Sebagai Badan Layanan Umum.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2O09; Unndang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 /PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 20O6; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007.
Peraturan ini membahas mengenai beberapa yang tertera dalam undang-undang sebelumnya mengenai pengadaaan barang dan jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Masyarakat di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT, bagi
para ulama serta unsur masyarakat lainnya di Kota
Semarang, perlu memberikan kesempatan untuk
Ibadah Umrah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Masyarakat di
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bantuan Biaya Ibadah Umrah
Bab III Monitoring dan Evaluasi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo Dan Hutan Wisata Tinjomoyo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan biaya penyediaan layanan dan adanya penambahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada Kampoeng Wisata Taman Lele, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi di Kampoeng Wisata Taman Lele dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele, Goa Kreo dan Hutan Wisata Tinjomoyo.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2012.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
