Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penagnggulangan Tuberklosis Kota Semarang Tahun 2017 -- 2021
ABSTRAK:
bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kernatian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ( I] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu merencanakan program aksi daerah tentang penanggulangan tuberkuJosis secara berkesinam bungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huru:f b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2017-2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huru:f b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2017-2021.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2.S Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ; Peratu.ran Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menreri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai tujuan, ruang lingkup serta ketentuan pelaksana penanganan Tuberklosis tentunya disertai dengan tahapan-tahapan yang akan dilalui.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
113 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan; bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data daerah dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perwal Semarang tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 4 Tahun2 011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 27 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Pergub Jateng No 52 Tahun 2016;
Peraturan walikota ini mengatur tentang asas, maksud tujuan, ruang lingkup dan kedudukan, kewenangan, sistem pengelolaan data terpadu daerah, kebijakan dan strategi, prosedur pengelolaan data, tata kerja, sumber daya manusia, korodinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, larangan dan sanksi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar satuan harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu membentuk peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Satan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 29150; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai satuan biaya perjalanan dinas, standarisasi honorarrium, boaya kegiatan dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan keberadaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
29 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017
PERWALI Kota Semarang No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka didalam penyelenggaraan jaminan kesehatan perlu ditingkatkan dan diperluas cakupan pelayanannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perwal No 28 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Perwal No 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu di Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa ebrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan jaminan kesehatan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 201; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 101 Tahun 2012; Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, sistem informasi, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan, Perizinan Dan Pembinaan Kegiatan Pergudangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaskanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Perda Kota Semarang no 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perwal Kota Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsu, serta Tata Kerja Dinas perdagangan Kota Semarang serta untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan pergudangan , maka perlu mengatur kegiatan penataan, perizinan dan pembinaan pergudangan di Kota semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Perwal tentang penataan, Perizinan dan Pembinaan Usaha Pergudangan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 79 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Semarang No 13 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kota Semarang No 20 Tahun 2011; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2011; Perda Kota Semarang No 22 Tahun 2011; Perda Kota Semarng No 8 Tahun 2014; Permendagri No 24 Tahun 2006; Permendagri No 20 Tahun 2008; Permendag No 90/M-DAg/PER/12/2014; Perwal Semarang No 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan pergudangan, persyaratan dan tata cara penerbitan TDG, hak, kewajiban dan larangan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2017
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang
Mengubah sebagian :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Semarang No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Perwal tersebut perlu dirubah dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Perwal Semarang tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016;
Telekomunikasi, Informatika, dan InternetDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2OL6
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga
Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan
disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014; peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan huruf I Pasal 25, penyisipan huruf m a Pasal 27, penghapusan huruf r Pasal 32 dan penyisipan huruf m a Pasal 32, penyisipan huruf j a, huruf j b dan huruf n a Pasal 33, penyisipan huruf m a pada Pasal 34.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan walikota semarang Nomor 76 Tahun 2016 diubah.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keadilan, perlindungan
hukum dan kepastian hukum bagr para pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikat l,aik
Fungsi Bangunan dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 136 ayat (a) dan Pasal 140 ayat {5) Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bangunan Gedung perlu mengatur lebih lanjut tentang
prosedur dan tata cara penerbitan, perpanjangan serta
pencabutan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2O1O; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2O14; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRTIM/2O10; Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola umum pengaturan SLF bangunan gedung, penerbitan dan perpanjangan SLF.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Dearah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir prosedur penatausahaan keuangan daerah dan terkait dengan pelaksanaan APBD, maka Perwal Semarang N 4 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah kota semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerbitkan Perwal Semarang tentang perubahan Perwal Semarang No 4 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah kota semarang;
UU No 16 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP no 23 Tahun 2005; PP No 54 tahun 2005; PP no 55 tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP no 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP no 55 Tahun 2008; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 53 Tahun 2011; Permendagri No 14 tahun 2011; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan huruf c ayat (7) Pasal 24, huruf d ayat (3) Pasal 25, huruf d ayat (10) Pasal 26, perubahan huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n ayat (4) Pasal 30, penghapusan huruf k ayat (4) Pasal 30, penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 34, huruf a, angka 4 huruf (a) Pasal 39, Pasal 45, Pasal 47, Lampiran B IX.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
24 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Dearah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggara pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Perwal Semarang No 138 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; bahwa untuk melaksnakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang Tarif Layanan RS pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek tarif, jenis layanan dan kelas perawatan, prinsip, dasar penetapan, struktur dan besaran tarif layanan rumah sakit, tata cara pemungutan tarif layanan rumah sakit, tata cara pembayaran tarif layanan rumah sakit, tata cara penagihan tarif layanan rumah sakit, pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan rumah sakit, penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
33 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
