Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 918 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 62 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pemulihan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download file:

62.pdf

standar - organisasi - prosedur - pemulihan - lingkungan - hidup

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2013/80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perbup tentang Stnadar Operasional Prosedur emulihan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2012; PP No. 27 tahun 2012 Perpres No. 54 Tahun 2008; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 74 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, pelaksanaan Pemulihan, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Dan Pembinaan, Sanksi, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
16 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bogor No. 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013

Download file:

60.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2013

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

59.pdf

penyelenggaraan - usaha - pariwisata

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2013/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujukan penyelenggaraan usaha pariwisata yang bertanggungjawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5) Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.HK.501/MPK/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.86/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.88/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.89/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/90/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.91/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.92/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.93/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.94/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.95/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.96/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan pariwisata No. PM.97/HK.501/MKP/2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda kab bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Usaha Pariwisata, Standar Kegata Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pemutharian Daftar Usaha Pariwisata, Sanksi, Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2013

Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

58.pdf

tata - kerja - persyarakat - serta - tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentian - unusr - penentu - kebijakan - badan - promosipariwisata - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Perda Kab bogor No.3 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosipariwisata Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2011; Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 2011; Permen ebudayaan dan Pariwisata No. PM.2/HK.001/MKP/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.2/HK.001/MKP/2010; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi,Tugas Fungsi Dan Kewajiban Badan promosi Pariwisata Daerah, Persyarakat, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengawasan Dan Evaluasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

56.pdf

layanan - informasi - dan - dokumentasi - publik - di - pemerintah - daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2013/74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan untuk membangunan serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik serta baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah maka perlu membentuk Perbup tentang Layanan Informasi DanDokumentasi Publik Di Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Peraturan Mahkama Agung No. 2 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 tahun 208; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 008; Perda kab bogor No. 12 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda No. 14 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda kab Boor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Hak Dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi Da Dokumentasi, Informasi Yang Wajib Disdiakan Dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Standar Layanan Informasi Publik, Tata Cara Pengelolaan Keberatan, Laporan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
36 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

54.pdf

54 Lamp.pdf

uraian - tugas - jabatan - struktural - pada - dinas - pendapatan - daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2013/72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 007; PP No. 41 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 53 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2013pb3201053.pdf

urayan - tugas - jabatan - struktural - pada - kantor - layanan - pengadaan - barang - jasa

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Perda No. 13 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Urayan Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogr No. 13 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabtan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
14 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 52 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

2013pb3201052.pdf

pembentukan - jabatan - fungsional - pada - organisasi - perangkat - daerah - kabupaten - bogor

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa pemerintah Kab Bogor telah membentuk 79( tujuh puluh sembilan ) Jabtan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor dalam rangka pengembangan karir dan profesional pegawai Negara Sipil serta untuk mendukung tugas maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 40 Tahun 2010; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; Perpres No. 87 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

51.pdf

pendelegsian - kewenangan - penandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - camat

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2013/69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 4 Tahun 2010 maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana teah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Download file:

50.pdf

pendelegasian - kewenangan - peandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - kepala - satuan - kerja - perangkat - daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2013/68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan prizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adnya peruahan pengaturan terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrai pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Wewenang, Stadar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Peralihan,Pembiayaan, Dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
16 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.