tata - cara - pemilihan - pengangkatan - pemberhentian - kepala - desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2019/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemilihan kepala Desa di Kab. Bogor telah di bentuk Perbup No. 29 Tahun 2014 dengan telah diundangkannya Permendagri No. 66 Tahun 2017 maka perlu membentuk Pengengkatan dan Pemberhentian Kelapa Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 seagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Agama No. 18 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2017; Permendagri No. 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2017; Permendari No. 110 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda kab. Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Pernip Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 51 Tahun 2016 Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentamh Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,Tahapan Pencalonan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan , Penetapan Calon Kepala Desa terpilih , Pemberhentian Kepala Desa, Ketentuan Kepala Desa Dari Negri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Tenaga Pendamping Profesional Pengurus Lembaga Kemasyarakata Dan Badan Usaha Milik Desa Serta ada Usaha Milik Desa Bersama, Pembinaan Dan Pengawasan , Ketentuan Peralihan ,Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
97 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2019
tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentian - anggota - direksi - perusahaan - daerah - pasar - tohaga - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2019/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tihaga Kab. Bogor dengan telah terbitnya Permendagri No. 37 Tahun 2018 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 ahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 27 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan , Pengisian Kekosongan Jabatan Direksi, Pemberhentian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2019
pedoman - pelaksanaan - kegiatan - pembangunan - sarana - dan - prasarana - kelurahan - dan - pemberdayaan - masyarakat - di - kelurahan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2019/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lebaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 3 tahun 2003; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbu Bogor no. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dn tujuan , Ruang Lingkup, Pembngunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saran Dan Prasaraa Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan, Pejabatan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pebangunan Dan Pemberdayaan Sarana Dan Prasana Kelurahan Dan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola, Persiapan Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
35 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2019
anjungan - koordinasi - pada - sekertariat - daerah - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2019/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANJUNGAN KOORDINASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3Perbup No. 42 Tahun 2016 dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Daerah Maka perlu membentuk Perbup tentang Anjungan Koordinasi Pada Sekretariat Daerah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Kedudukan, Fungsi, Mekanisme Pelayanan Anjungan Koordinasi, Standar Operasional Prosedur, Sarana Dan Prasarana, Petugas, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2019
intensifikasi - pertanian - tanaman - pangan - holtikultura - perkebunan - perikanan - dan - perternakan - di - kabupaten - bogor - tahun - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2019/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pembangunan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup Tentang Intensifikasi PertanianTanaman Pangan Holtikultura , Perkebunan, Perikanan, dan Perternakan di Kab. Bogor Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Aalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 13 Tahun 2013; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2020; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012;PP No. 17 Tahun 2015; Permen Pertanian No. 40/Permentan/ OT.140 / 4 / 2007; Permen Pertanian No. 56 / Permentan/ RC.140 / 11 / 2016; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2016;Perbup No. 62 Tahun 2016; {erbup No. 63 Tahn 2016; Permen Pertanian No. 830/Kpts/RC140/12/2016.
Peraturan Bupati Ini Menatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan tujuan , Ruang Lingkup, Pokok-Pokok Kebijakan, Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan Holtikultur Perkebunan Perikanan Dan Perternakan, Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil, Pembinaan Dan Pelaporan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2019
pemberian - gaji - ketiga - belas - dan - tunjangan - hari - raya - kepada - bupati - dan - wakil - bupati - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - serta - pegawai - negeri - siplin - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2019/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa ntuk meninjaklajuti PP No. 35 Tahun 2019 dalam rangka tertib Administrasi pemberian Gaji ketiga belasdan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a Maka perlu membentuk Perbup tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Haru Raya kepada Bupati dan wakil Bupati, Pinpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab. Bogor Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 19 tahun 2016 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2019 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Gaji Ketiga Belas, Pemberian Tujangan Hari Raya, Mekanisme Penatausahaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2019
penugasan - pelayanan - kesehatan - pemeriksaan - kesehatan - calon - jamaah - tahap - kedua - atau - lanjutan - kepada - pusat - kesehatan - masyarakat - pada - dinas - kesehatan - di - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2019/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUGASAN PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA ATAU LANJUTAN KEPADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Perda kb. Bogor No. 16 Tahun 2010 berdasarkan ketenuan Paal 6 ayat (3) Permen Kes No. 15 tahun 2016 dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pemeriksa kesehatan calon jamaah haji tahap kedua atau lanjutan serta meleksanakan ketentuan Permen Kes sebagaimana dimaksud dengan Huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Penugasahan Pelayanan Kesehatan Pemerikasaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahap Kedua Atau lanjutan Kepada Pusat Kesehatan Masayarakat pada Dinas Kesehatan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.13 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 tahun2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 13 Tahun 2015; Permen Kes No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penugasan, Tarif Retribusi, Penatausahaan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2019
tata - cara - pembagian - dan - penyaluran - dana - desa - tahun - anggaran - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2019/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2-18; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permen Des Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permen Des Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 193 /PMK.07/2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 44 Tahu 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Perhitungan Pembagian Dan Penetapan, Mekanisme Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa Penglolaan Keuangan Dan pelaporan, Pembantuan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2019
tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentia - anggota - dean - pengawas - perusahaan - daerah - pasar - tohaga - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2019/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawasan Perubahan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor telah diatur oleh Perbup No. 9 Tahun 2016 dengan telah terbitnya Permendagri RI No. 37 Tahun 2018 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pengangkatan Perusahaan Daerah Pasar Tihaga Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan , Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas, Pemberhentian , Pembiayaan ,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2019
pelayanan - perizinan - dan - nonperizinan - secara - elektronik - melalui - sistem - online - perizinan - transparan - informatika - sistematis - di - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2019/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan dan nonperizinan yang efektif , efisien dan transparan kepala masyarakat dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pemberian layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik maka perlu membentuk Perbup tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kab. Bogor .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Sandi No. 10 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan koordinasi Modal No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogo No. 6 Tahun 2012l Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup bogor No. 97 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 96 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentun Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pelaksanaan Sistem Optimis Dalam Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik, penyelenggaraan Sistem Optimis, Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Sistem Optimis, Optimis Sebagai Penduduk OSS, Mekanisme Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Sistem Optimis, Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dengan Three Hour service Dan SaFari Perizinan Dan Nonperizinan, Standar Operasional Prosedur, Pengadaan Pemeliharaan Dan Perawatan, Pengaduan Masyarakat, Survei Kepuasana Masyarakat, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
18 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
