Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 918 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Download file:

perda no 6 tahun 2011.pdf

penyelenggaraan - pendidikan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2011/06

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang beriman dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan norma-norma maka perlu membentuk perda tentang penyelenggaraan pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diuah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebgaaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Permen Pendidikan Naional No. 22 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nsional No. 16 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 27Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 16 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 10 Tahun 2010; Permen Agama No. 16 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 14 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2010.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Tujuan Da Sasaran, Pengelolaan Pendidikan, Wajib Belajar, Jalur Jenjang Dan Jenis Pendidikan, Peserta Didik Atau Warga Belajar, Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Saraa Dan Prasarana, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Pendirian Penggabungan Perbuhan Nama Dan Pencabutan Izin Satuan Pendidikan, Bahasa Pengantar, Pengawasan Dan Penjaminana Mutu Pendidikan, Kerja Sama Satuan Pendidikan, Penilaian Evaluasi Akreditasi Dan Sertifikasi, Penghargaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
111 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyusunan Program Legislasi Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

perda no 5 tahun 2011.pdf

penyusunan - program - legislasi - daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Bogor Tahun 2011 No 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan hukum di daerah perlu ditetapkan penyusunan program Legislasi Daerah untuk menetapkan program Legislasi Daera maka perlu membentuk Perda tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Visi Dan Misi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Tata Cara Penyusunan Dan Pelaporan Prolegda, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
32 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

perda no 4 tahun 2011.pdf

pembangunan - dan - penggunaan - bersama - menara - telekomunikasi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bogor Tahun 2011 No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi inforasi pelasanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi perlu dilakukan pengawas maka perlu membentu Perda tentang Pembangunana dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 18 Tahun 1999;UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimaa telah beberapa kali diubah terakhir denagn UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Negeri Pkerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; Permen Komuikasi dan Informatika No. 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bgor No. 8 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pembangunan Menara Telekomunikasi, Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Perizinana Pembangunan Menara Bersama, Biaya, Retribusi, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Sanksi , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
31 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bogor No. 10 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Download file:

perda no 2 tahun 2011.pdf

perda no 2 tahun 2011 (lamp).pdf

pembentukan - rumah - sakit - umum - daerah - lewiliang - kelas - c

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2011/02

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahu 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Menkes RI No. HK.03-5/I/7940/2010; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No.12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Keududkan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
33 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 17 tahun 2010.pdf

retribusi - pelayanan - kesehatan - pada - rumah - sakit - umum - dAERAH - LEUWILIANG

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2010/17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG

ABSTRAK:

Bahwadalam upaya meningkatkan dan pemerataan kesehatan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit Umum Daerah Leuwiliang maka perlu membentuk Perda tenatng Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permen Kes No. 582/MENKES/VI/1997; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Nama Objek subjek Dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi, Struktur Tarif Retribusi Jenis Pelayanan Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pungutan, Masa Retrbusi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Penyidik, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
76 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 16 tahun 2010.pdf

retribusi - pelyanan - kesehatan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD 2010/16

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayaan kesehatan kepada masyarakat ang berkualitas dalam jumlah, jenis dan utu pelayanan diperlukan biaya yang memadai yang telah ditetapkan dalam Perda No. 13 Tahun 2002 dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan maka perlu membentuk Perda tenatng Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturn Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa akli diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Subjek Dan wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Yang Dianut Dalm Penetapa Struktur Dan Besarnya Retribusi, Struktur Tarif Retribusi Jenis Pelayanan Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pungtan, Masa Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Penyidik, DanKetentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
56 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 15 tahun 2010.pdf

bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2010/15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Bahwa tanah dan bangunana emberikan manfaatn dan kedudukan sosial ekonomi , baik kepada orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan dalamupaya meningkatkan partisipasi organg priadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunanberdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tenatng Bea Perlolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permen Keuangan No. PMK 147/PMK.07/2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nam Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa Pajak Dan Saat Pajak Terhutang, Ketentuan Bagi Pejabatan, Pemungutan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsaan Penagihan, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Penyiikan, Ketentuan Pidana, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dan Pemungutan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
59 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PAJAK AIR TANAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 14 tahun 2010.pdf

paak - air - tanah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2010/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan peran penguaha yeng mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah terhadap penerimaan pendapatana asli daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objk Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa Pajak, Pemungutan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsaan Penagihan, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, embukuan Dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
39 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PAJAK PENERANGAN JALAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 13 tahun 2010.pdf

pajak - penerangan - jalan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2010/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan peran masyarakat pengguna tenaga listrik terhadap penerimaan pendapatanan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 sehubungan dengan berlakunyan UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu memebentuk Perda tenatng Pajak Penerangan Jalan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 209; UU No. 79 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Subjek Dan Wajib Pajak,Dasar Pengenaan Tarif Dan cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa pajak Dan Saat Pajak Terutang, Pemungutan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsaan Pajak, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
42 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

PAJAK HIBURAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 12 tahun 2010.pdf

pajak - hiburan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2010/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK HIBURAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan peran penyelenggara hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 sehubungan dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Pajak Hiburan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa akli diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa Pajak Dan Saat Terutang, Pemungutan Pajak,Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsa Pajak, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
45 Hlm.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT