Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi, Maka Periu Merubah Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Structural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2O14; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Bontang No. 6 Tahun 2008; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2015.
Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan, Penyelenggaraan Urusan Penerimaan dan Pengendalian Operasional, Pengorganisasian dan Pembinaan Kepada Bawahan, Pelaksanaan Tugas Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Ketentuan Romawi VIII Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 28 Tahun 2Ol4 (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2014 Nomor 28)
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Taiiun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Urajan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi, Maka Perlu Merubah Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No, 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No, 7 Tahun 2000; UU No, 23 Tahun 2O14; PP No, 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No, 4 Tahun 2008; Perda Kota Bontang No, 6 Tahun 2008; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Bontang No, 3 Tahun 2015
Melaksanakan Urusan Pembinaan, Pengawasan Seni dan Budaya, Melaksanakan Urusan Promosi Seni dan Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata, Melaksanakan Urusan Sarana Prasarana dan Promosi Wisata.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Ketentuan Romawi VI, Romawi VII, Romawi IX dan Romawi X
Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Ta}lun 2Ol2
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2Ol4 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 20)
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 22 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi, Maka Perlu Merubah Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Structural Pada Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian
Dasar Hukum Peraturan ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Bontang No. 6 Tahun 2008; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2015
Melaksanakan Urusan Tata Ruang Dan Pemberdayaan Laut, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Melaksanakan Urusan Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan. Melaksanakan Urusan Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Ketentuan Romawi IX, Romawi XIV dan Romawi XV Lampiran
Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas
Perikanan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2Ol2 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Bontang Nomor 35 Tahun 2OI4 (Berita Daerah
Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 35)
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 23 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mendukung Teknis Operasional Dinas Pendidikan Di Bidang Pendidikan Dasar, Perlu Dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2O14; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No. 6 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2O15.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Sumber Dana Dan Pengelolaan Keuangan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 70 Tahun 2o14 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Dengan Adanya Pergeseran Antar Rincian
Obyek Beianja Dalam Obyek Belanja Dan Pergeseran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja, Maka Perlu Merubah Peraturan Walikota Bontang Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2013; Perda Kota Bontang No. 12 Tahun 2O14
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
MENGUBAH PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 70 TAHUN 2O14
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bontang
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Proses Penerimaan Calon Peserta Didik, Maka Perlu Merubah Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP RI No. 47 Tahun 2008.
Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 20 14 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan, Ketentuan angka 2 diubah, angka 14, angka 15, angka 16, angka 77 dan angka 18 Pasal 1 dihapus
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawaj Negeri Sipil Dan Tenaga Non Pegawat Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penyempurnaan Pengaturan Perjalanan Dinas, Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Sebagairnana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2015, Perlu Ditinjau Kembali.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaiman telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 1 13/PMK.05/2012; Permenkeu No. 53/PMK.02/2014.
Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 Pada Ketentuan Angka 1, Angka 2, Angka 6 Dan Angka 7 Pasal 1 Diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2015
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2o1o Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penyempurnaan Pengaturan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah, Perlu Meninjau Kembali Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; . 13 Tahun 2006; sebagaiman telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2007; sebagaimana telah dirubah dengan Perda Kota Bontang Nomor A 4 Tahun 2013.
Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Pada Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 11, angka 33, angka 46, angka dan 49 Pasal I diubah, dan diantara angka 72 dan angka 13 disisip I angka yakni angka 12.a.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
Hal-hal yang diatur Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut
dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA), dan Bantuan Operasional Tuntas Kualitas (BOSTK) yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
1. Bahwa Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Pada Tahun 20 15 Belum Tersedia Anggaran, Sehingga Perlu Meiakukan Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Ke Kantor Ketahanan Pangan Dan Dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.
2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 IPMK.OT L2oi5 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015, Pemerintah Kota Bontang Memperoleh Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 98.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah);
3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Program Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Alokasi Khusus Dan Pelaksanaan Kegiatan Yang Mendesak Dan Belum Cukup Tersedia Dan/ Atau Belum Dianggarkan Dalam APBD, Dapat Dilaksanakan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dengan Menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD Dan Memberitahukan Kepada Pimpinan DPRD.
4. Bahwa Sesuai Ketentuan Ayat (2) Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Dalam Hal Daerah Telah Menganggarkan Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Namun Belum Sesuai Dengan Kebutuhan, Perlu Melakukan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Dengan Cara Mengubah Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berkenaan Sebagai Dasar Pelaksanaan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan PErda Kota Bontang No. 4 Tahun 2013; Perda Kota Bontang No. 12 Talnun 2014.
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kota Bontang Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat 12\ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Bontang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2016
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kota Bontang No. 5 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No. 8 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2012.
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan RKPD, Kerangk Ekonomi Dan Anggaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
