Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab. Jombang Tahun 2019 No 5/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kab Jombang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan ADD;
3. prinsip-Prinsip Pengelolaan;
4. Tata Cara Pengalokasian dan Perencanaan;
5. Penggunaan;
6. Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah;
7. Mekanisme Pengajuan;
8. Mekanisme Penyaluran;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 50 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai
perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan
melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja
pegawai;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan
kinerja pegawai sehingga perlu dilaksanakan
penyesuaian.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018.
Mengatur tentang besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai
yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 15/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Elektronik dalam Pemerintahan (E-Goverment) di Lingkungan Pemkab Jombang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan e-Govemment termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan e-Govemment perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E• Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan pengaturan penyelenggaraan e-Govemment;
3. Ruang lingkup penyelenggaraan e-Govemment;
4. Perencanaan;
5. Kebijakan;
6. Sistem Informasi;
7. Infrastruktur TIK;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 3/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis pada
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat
terselenggaran secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
dengan standart pelayanan minimal serta hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan,
diperlukan pengaturan yang tegas;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana te1ah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penge10laan Keuangan Daerah,
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Menetapkan aturan yang igunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELOMPOK DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Kelompok clan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan clan
Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Menetapkan aturan dan menjadi pedoman
pengelolaan Kelompok dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten
Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang
ada sehingga perlu disesuaikan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang
dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan. Susunan Perangkat
Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018.
Mengubah Ketentuan dalam Pasal 7 huruf g ditambah 4 huruf yaitu huruf h tentang Pengendalian verifikasi LHKASN, huruf i tentang whistleblowing system, huruf j tentang benturan kepentingan dan huruf k tentang pelaksanaan tugas-tugas lain yang diatur dengan peraturan inspektur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 17/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Pemkab Jombang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuatjujur, adil, terbuka dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Penyampaian LHKASN;
3. Wajib Lapor LHKASN;
4. Jangka Waktu Penyampaian;
5. Tata Cara;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. Sanksi Administratif;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Jombang Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan
upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi
hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian
fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
b. bahwa guna menjaga dan mempertahankari kualitas air dan
peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk
mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak
lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup
lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah
domestik.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah.
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan .Rakyat
Nomor : 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Mengatur tentang pedoman pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya
pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak
terjadi pencemaran lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 56 Tahun 2019
PERBUP Kab. Jombang No. 56 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG Mengubah beberapa ketentuan dan nomenklatur
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Jombang No. 56 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG Mengubah beberapa ketentuan dan nomenklatur
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan.
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kedl dan
Menengah Nomor 13-Per/M.KUKM/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang diubah, sehingga sebagaimana terdapat dalam keputusan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
