Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis pada
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat
terselenggaran secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
dengan standart pelayanan minimal serta hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan,
diperlukan pengaturan yang tegas;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana te1ah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penge10laan Keuangan Daerah,
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Menetapkan aturan yang igunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 bertambah sejumlah Rp. 332.175.84 7 .132,83 sehingga menjadi
Rp. 3.131.588.029.075,69.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan perlu mengatur Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ploso dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Peiayanan Minimal;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ll/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jornbang Tahun 2011 Nomor 14/D);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip Pola Tata Kelola;
3. Pola Tata Kelola Korporasi;
4. Dewan Pengawas;
5. Pejabat Pengelola;
6. Ketentuan Perubahan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 48/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2022.
Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf b Tabel A.3.1. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 3 huruf b Tabel A.3.1 berbunyi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu
mengatur Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Caia Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada
Lampiran Huruf B, Nomor 2 Prasarana bangunan gedung,
Tabel Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kode
2261 diubah sehingga tarif satuan menjadi 150.000,00/m
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis;
b. bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakir Menular;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Pengendalian TB;
3. Upaya Pengendalian Penyakit TB;
4. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan;
5. Pencatatan dan Pelaporan;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Pembiayaan;
8. Sumber Daya Manusia;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 50 Tahun 2022
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 50/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN AIR BAKU BAGI INSTANSI VERTIKAL, INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air dan ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air serta untuk menyediakan kelayakan sumber air baku, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;
b. bahwa untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan air baku yang berasal dari air bawah tanah, maka perlu pengaturan yang terkait penyediaan air baku di wilayah Pemerintah Kabupaten Jombang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penyediaan Air Baku bagi Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengatur penyediaan air baku bagi Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 50 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai
perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan
melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja
pegawai;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan
kinerja pegawai sehingga perlu dilaksanakan
penyesuaian.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018.
Mengatur tentang besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai
yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 51/A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/20.328/201.2/2021 dan Nomor 903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2021.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.766.852.238.118 bertambah sebesar Rp 333.566.839.907,- sehingga menjadi Rp 3.100.419.078.025, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 51 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan
kebutuhan yang mendesak, sebab dukungan dan respon
terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan
potensi munculnya persoalan sosial di mas a depan sehingga
diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih
efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik, maka
perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Kabupaten Jombang.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penye1enggaraan
Kesejahteraan Sosial.
Menetapkan pedoman pelaksanaan perindungan kesejahteraan sosial anak di daerah Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
