PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.343 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Prov. DIY No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2014
Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2014
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2014
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2014
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014
Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2013
Kehutanan dan Perkebunan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2013
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Prov. DIY No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan