Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Jenis dan Golongan Retribusi; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan; Wilayah Pemungutan retribusi; Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Sanksi Administratif; Keberatan; Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemeriksaan; Insentif Pemungut; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

06 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1948 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DIY No. 11 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Prov. DIY No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Diubah sebagian dengan :

PERDA Prov. DIY No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI-JASA-UMUM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah; bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umumsudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008; Materi Pokok: Jenis dan Golongan Retribusi; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan; Wilayah Pemungutan retribusi; Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Sanksi Administratif; Keberatan; Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemeriksaan; Insentif Pemungut; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008; Jumlah Halaman : 21 HLM; Penjelasan: 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521