Kepegawaian, Aparatur Negarapendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Diubah dengan
Perwali Kota Sukabumi No. 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 secara efektif dan meningkatkan
tertib
administrasi
kependudukan skala Nasional,
dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal
dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap status dan hak sipil seseorang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai dengan surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 474.1/1274/SJ, perlu adanya pemberian
dispensasi
pelayanan pencatatan kelahiran yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pakaian Batik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan jiwa korsa di kalangan aparatur dan
semangat pembudayaan pakaian batik khas Jawa Barat, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pakaian Batik Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang model pakaian batik, penggunaan pakaian batik, pengadaan pakaian batik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2007.
8 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Susunan Kode Rekening Penganggaran APBD Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan objektif dan
karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan
statistik Keuangan
Negara, perlu
diadakan
penyesuaian dan penambahan kode rekening rincian
objek belanja sesuai dengan Pasal 77 ayat (11) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007, yang
meliputi kode urusan pemerintahan dan kode
organisasi, kode program dan kegiatan, penambahan
kode obyek pada jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah serta penambahan kode rincian
obyek pada obyek jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang
Susunan Kode Rekening Penganggaran APBD Kota
Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Susunan klasifikasi penganggaran APBD dan rincian kode rekening.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
9 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
serta sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188/390/BAKD, Pemerintah Daerah dapat menetapkan
Peraturan Kepala Daerah untuk merealisasikan Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan
DPRD dimaksud sambil menunggu
penyelesaian penyusunan perubahan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Sukabumi tentang Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD Kota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pajak dan penggunaan belanja penunjang operasional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
12 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan
dan
lebih
mengoptimalkan pelayanan dalam pemberian Izin
Gangguan kepada masyarakat, maka pendelegasian
penandatanganan Izin Gangguan yang telah diatur dalam
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005
tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin
Gangguan perlu diubah dan disesuaikan kembali; bahwa perubahan Peraturan Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl.
1940 Nomor 14 - 450; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005; Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada PAsal 3 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2007.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2005 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kendaraan Umum Yang Bersih, Higienis, Dan Bebas Asap Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota
sehat perlu meningkatkan pemberdayaan dan peran
serta masyarakat salah satunya melalui penerapan
kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas
asap rokok; bahwa untuk kelancaran dalam penerapan kendaraan
umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerapan kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok serta pembinaan dan pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
