Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kaur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATDAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR 1021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATDAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uandang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT dan perlindungan masyarakat dan kelembagaan lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga Dan Perlindungan Masyarakat Dan KelembagaanDesa Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Kaur;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 /PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.07/2017 ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATDAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kaur Nomor
10 Tahun 2019 ten tang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 08 Tahun
2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 720
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur TA 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri RI No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018.
Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor 800/87/KS-01/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2019 Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan.
Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur Nomor 900/77/KT/2019 Tanggal 25 Februari 2019. Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor 800/35/KU/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019.
Berdasarkan Permen Pariwisata RI No. 5 Tahun 2019
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kaur No. 800/057/Paripora/KK/2019 Tanggal 05 Maret 2019
Berdasarkan Peraturan BKKBN No. 21 Tahun 2018
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNo. 800-2/34/DP2KBP3A/KK/2019 Tanggal 01 Februari 2019
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur No : 824/390.A/Disdik/KK/2019 Tanggal 11 Maret 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala Dinas Koperasi, UK, Perindustrian dan Perdagangan No. 510/18/DKUKM-PP/KK/2019 Tanggal 04 Februari 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur No. 551/63.1/Dishub/KK/2019
Berdasarkan telaah Staf Direktur RSUD Kaur No. 440.04/089a/RSUD-K/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala BKDPSDM No 800/44/BKD-PSDM/KK/2019
Permendagri No 13 Tahun 2006
Perbup Kaur No. 25 Tahun 2018
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1985
3. UU No. 21 Tahun 1997
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 10 Tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 25 Tahun 2004
9. UU No. 33 Tahun 2004
10. UU No. 28 Tahun 2009
11. UU No. 23 Tahun 2014
12. PP No. 20 Tahun 2001
13. PP No. 57 Tahun 2005
14. PP No. 58 Tahun 2005
15. PP No 24 Tahun 2004
16. PP No. 23 Tahun 2005
17. PP No. 24 Tahun 2005
18. PP No. 54 Tahun 2005
19. PP No. 55 Tahun 2005
20. PP No. 56 Tahun 2005
21. PP No. 57 Tahun 2005
22. PP No. 58 Tahun 2005
23. PP No. 65 Tahun 2005
24. PP No. 8 Tahun 2006
25. PP No. 71 Tahun 2010
26. Perpres No. 54 Tahun 2010
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006
28. Permendagri No. 36 Tahun 2011
29. Permendagri No. 64 Tahun 2013
30. Permenkeu No. 50/PMK.07/2017
31. Permenkeu RI No. 199/PMK.07/2017
32. Peraturan BKKBN No. 21 Tahun 2018
33. Permendagri No. 38 Tahun 2018
34. Permenkeu No. 32/PMK.02/2018
35. Permendagri RI No. 130 Tahun 2018
36. Surat Edaran Mendagri No 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019
37. Peraturan Menteri Pariwisata No. 5 Tahun 2019
38. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
39. Perda Kab. KAUR No. 14 Tahun 2016
40. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018
41. Perbup Kaur No. 25 Tahun 2018
42. Perbup Kaur No. 120 Tahun 2018
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Perbup Kaur No. 120 Tahun 2018
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 24 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 709
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Penyelenggaraan reklame yang lebih indah, tertib, teratur, terarah dan serasi dengan tata ruang dan arsitektur Kabupaten yang bermanfaat bagi masyarakat serta merupakan potensi bagi Pendapatan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 05 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 TAHUN 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 22 Tahun 2009
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 28 Tahun 2009
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 18 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015
10. Permen PU No. 20/PR/M/2010
11. Perda Kab. Bengkulu No. 11 Tahun 2011
12. Perda Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012
13. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame seperti jenis dan ukuran reklame, penataan reklame, perizinan reklame dan pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame di Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 101 Tahun 2018
tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Kaur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 666
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Tata Cara Pemanfatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan, Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dan tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 28 Tahun 2009
9. UU No. 36 Tahun 2009
10. UU No. 44 Tahun 2009
11. UU No. 12 Tahun 2011
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 58 Tahun 2005
14. Pemendagri No. 13 Tahun 2006
15. Pemendagri RI No. 80 Tahun 2015
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dari tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara;
2. Standar Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2018 Alokasi dan Tata Cara Pemanfaatan Penerimaan Restribusi Pelayanan Kesehatan di Rumash Sakit Umum Daerah Kaur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 770
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang dilaksanakan secara sinergi antar stakeholder di Kabupaten Kaur. Untul mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2008
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 82 Tahun 2012
8. PP No. 96 Tahun 2012
9. PP No. 12 Tahun 2017
10. Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004
11. Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
13. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 94 Tahun 2018
penetapan dan penegasan batas kelurahan bandar bintuhan kecamatan kaur selatan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 659
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. semua batas wilayah kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur berbatasan dengan desa-desa
c. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 17 Tahun 2018
7. Perpres No. 9 tahun 2016
8. Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Luas wilayah kelurahan Bandar Bintuhan adalah 198,65 hektar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, trasparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, saat pada peraturan perundang undangan,efektif , efisien, ekonomis , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas publik yang baik (Wajar Tanpa Pengecualiaan)
b. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Pengelolaan Keuangan Daerah harus diatur oleh Pemerintah Daerah;
1.UU No. 12 Tahun 1985
2.UU No. 28 Tahun 1999
3.UU No. 3 Tahun 2003
4.UU No. 17 Tahun 2003
5.UU No. 1 Tahun 2004
6.UU No. 15 Tahun 2004
7.UU No. 32 Tahun 2004
8.UU No. 33 Tahun 2004
9.UU No. 17 Tahun 2007
10.UU No. 28 Tahun 2009
11. UU No. 12 Tahun 2011
12.PP No. 108 Tahun 2000
13.PP No. 109 Tahun 2000
14.PP No. 23 Tahun 2005
15.PP No. 55 Tahuun 2005
16.PP No. 56 Tahun 2005
17.PP No. 57 Tahun 2005
18.PP No. 58 Tahun 2005
19.PP No. 65 Tahun 2005
20.PP No. 79 Tahun 2005
21.PP No. 6 Tahun 2006
22.PP No. 8 Tahun 2006
23.PP No. 38 Tahun 2007
24.PP No. 41 Tahun 2007
25.PP No. 60 Tahun 2008
26.PP No. 71 Tahun 2010
27.PP No. 30 Tahun 2011
28.PERPRES no. 54 Tahun 2010
29.PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
30.PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006
31.PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007
32.PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007
33.PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011
34.PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013
35.PERDA No. 20 Tahun 2009
36.PERDA No. 23 Tahuun 2013
Pelimpahan wewnang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuann kerja pengelolaan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
61
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 964
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 58 Tahun 2005
9. PP No. 43 Tahun 2014
10. Permendagri No. 113 Tahun 2014
11. Permendagri No. 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kaur tentang pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, dan ketentuan lainnya mengenai Pengelolaan Aset Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususunya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kaur;
b. dalam rangkah pelaksanaan program prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan /pemilikan tanah , sarana dan prasaranan yang diperlukan dan penyeragaman pembiayaan yang dipungut dari masyarakat terhadap kegiatan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
sesuai dengan ketentuan pada Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak dianggarkan Dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah , Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati /Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikuta bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
1. UU No. 5 Tahun 1960
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No.25 Tahun 2009
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No.23 Tahun 2014
6. UU No.30 Tahun 2014
7. PP No.24 Tahun 1997
8. PP No.43 Tahun 2014
9. PP No.128 Tahun 2015
10. PERMENDAGRI Agraria No.3 Tahun 1997
11. PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
12. PERMENDAGRI Agraria No.12 Tahun 2017
Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur, maka pembebanan biayanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan permohonan pendaftaran tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 99 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kaur No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur No. 99 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean"
penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu "se'ase seijean"
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 664
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean"
ABSTRAK:
a. Dalam rangka memberikan pedoman dan percepatan penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Kaur, melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah lainnya, program perlindungan sosial perlu pengintegrasian berbagai layanan program agar lebih responsif;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu yang dibawahi "se'ase Seijean";
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2009
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 13 Tahun 2011
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 166 Tahun 2014
8. Pemendagri No 80 Tahun 2015
9. PP No. 39 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
1. Se'ase Seijean sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mrupakan arti kebersamaan dengan satu rasa dan saling peduli sesama;
2. Tujuan dari peyelenggaraan tersebut adalah untuk meningkatkan akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multiprogram.
3. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
