Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pelimpahan wewnang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuann kerja pengelolaan keuangan daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

13 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2015

Tanggal Berlaku

01 Januari 2015

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 545 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 5 2015 pokok pokok pengelolahaan keuangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	a. untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, trasparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, saat pada peraturan perundang undangan,efektif , efisien, ekonomis , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas publik yang baik (Wajar Tanpa Pengecualiaan) b. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Pengelolaan Keuangan Daerah harus diatur oleh Pemerintah Daerah; 1.UU No. 12 Tahun 1985 2.UU No. 28 Tahun 1999 3.UU No. 3 Tahun 2003 4.UU No. 17 Tahun 2003 5.UU No. 1 Tahun 2004 6.UU No. 15 Tahun 2004 7.UU No. 32 Tahun 2004 8.UU No. 33 Tahun 2004 9.UU No. 17 Tahun 2007 10.UU No. 28 Tahun 2009 11. UU No. 12 Tahun 2011 12.PP No. 108 Tahun 2000 13.PP No. 109 Tahun 2000 14.PP No. 23 Tahun 2005 15.PP No. 55 Tahuun 2005 16.PP No. 56 Tahun 2005 17.PP No. 57 Tahun 2005 18.PP No. 58 Tahun 2005 19.PP No. 65 Tahun 2005 20.PP No. 79 Tahun 2005 21.PP No. 6 Tahun 2006 22.PP No. 8 Tahun 2006 23.PP No. 38 Tahun 2007 24.PP No. 41 Tahun 2007 25.PP No. 60 Tahun 2008 26.PP No. 71 Tahun 2010 27.PP No. 30 Tahun 2011 28.PERPRES no. 54 Tahun 2010 29.PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 30.PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006 31.PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 32.PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 33.PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 34.PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 35.PERDA No. 20 Tahun 2009 36.PERDA No. 23 Tahuun 2013 Pelimpahan wewnang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuann kerja pengelolaan keuangan daerah
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 61

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521