Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di Pusat Kesehatan Masyarakat membutuhkan dukungan sumberdaya Puskesmas yang memadai;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kedokteran tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1391/MENKES/SK/IX/2005 tentang Peningkatan Kelas Puskesmas Milik Pemerintah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Sumenep yang memuat kebijakan perubahan besaran tarif pelayanan, pelayanan kesehatan penjaminan, perjanjian kerjasama, jenis-jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif pelayanan, pelayanan kesehatan, struktur dan besaran tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 26; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_26_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perda Kab. Sumenep No 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Perbup Sumenep tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemkab Sumenep.
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 28 Tahun 2012;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 83 Tahun 2022;
Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 17 Tahun 2011;
Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 19 Tahun 2012;
Perda Kab. Sumenep No 12 Tahun 2018;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengamanan dan akses informasi arsip dinamis kepada publik;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;
c. Pengamanan fisik dan informasi arsip dinamis;
d. Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
menimbang : bahwa untuk tetap mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah agar tetap terlaksana dengan optimal, perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018.
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat perubahan sebagai berikut, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah, Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA, Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
mengubah Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 17; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_Nomor_17_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupatu Sumenep No 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, perlu melakukan langkahlangkah agar sumber daya yang dibutuhkan tersedia demi peningkatan pelayanan pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep;
b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh.
Anwar Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep
Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum mengatur terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umu Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021.
Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (Satu) BAB, yakni BAB XI A dan di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 10; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_Nomor_10_20231.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep
menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
b. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 ;
Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yang terdiri atas :
a. kasus penemuan bayi yang dibuang;
b. penderita gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas;
c. orang terlantar dan atau dengan gangguan jiwa.
Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan dari Tim Verifikator.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
