Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yang terdiri atas : a. kasus penemuan bayi yang dibuang; b. penderita gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas; c. orang terlantar dan atau dengan gangguan jiwa. Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan dari Tim Verifikator.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

12 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2024

Tanggal Berlaku

12 Mei 2023

Sumber

BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 10; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_Nomor_10_20231.pdf

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

HIMPUNAN PERATURAN

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_Nomor_10_20231.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 10; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_Nomor_10_20231.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; b. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 ; Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yang terdiri atas : a. kasus penemuan bayi yang dibuang; b. penderita gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas; c. orang terlantar dan atau dengan gangguan jiwa. Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan dari Tim Verifikator.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521