RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022-2024
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lingga Tahun 2022 - 2042
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu penyediaan air minum yang cukup dan berkualitas baik;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Lingga Tahun 2022 - 2042
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PUPR No. 13/PRT/M/2013; PermenPUPR No. 19/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 71 Tahun 2016; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lingga No. 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lingga No. 6 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Lingga Tahun 2022-2024, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, penyelenggaran, pengendalian dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2018
PEMBENTUKAN KECAMATAN KATANG BIDARE, KECAMATAN TEMIANG PESISIR DAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KATANG BIDARE, KECAMATAN TEMIANG PESISIR DAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN
ABSTRAK:
Untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat serta mengakomodasi aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat Kecamatan Senayang, perlu dibentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 31 Tahun 2003; UU N. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016
dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun dengan penjelasan cakupan dan batas wilayah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA KLAIM PROGRAM JAMKESNAS PADA FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017
ABSTRAK:
Dana klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JAMKESNAS) pada Faskes Rujukan Tingkat Lanjut dimanfaatkan untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Inap, dan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014
Peraturan ini mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana klaim JKN hingga mekanisme pemanfaatan dana tersebut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2018
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 13,54/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2010.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2019
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lingga Nomor 135 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Lingga No. 7 Tahun 2023 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
Mencabut :
PERBUP Kab. Lingga No. 19 Tahun 2019 tentang HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DNA KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik, maka perlu dilakukan upaya pemerataan Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Nusantara Sehat di seluruh wilayah Kabupaten Lingga;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejateraan tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan honorarium berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Bupati
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lingga No. 13 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Perda Kabupaten Lingga No. 2 Tahun 2020
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang honorarium kelangkaan profesi dan tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penerima honorarium kelangkaan profesi dan besaran tambahan penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
Perbup Lingga No. 19 Tahun 2019 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Lingga No. 23 Tahun 2023 tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
PERBUP Kab. Lingga No. 13 Tahun 2023 tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PNS, PTT DAN THL PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 32 Tahun 2016
Peraturan ini mencakup maksud, tujuan dan ruang lingkup Kode Etik PNS, PTT, dan THL di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Lingga, sanksi dan tindakan administratif, majelis kode etik, dan pelaporan/pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No. 6 Tahun 2016; Perbup Lingga No. 30 Tahun 2021
Peraturan ini merupakan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD kepada Desa se-Kabupaten Lingga Tahun 2021. termasuk didalamnya mengenai biaya pemilihan kepala desa, pengelolaan, serta pertanggungjawabannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
sebagai petunjuk pelaksana dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Lingga No. 6 Tahun 2020; Perbup Lingga No. 115 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, PNS, dan CPNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Bupati Lingga No. 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut
ABSTRAK:
a. bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
b. bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
c. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan;
d. bahwa bentuk tindakan afirmatif terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat suku laut di kabupaten lingga secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat suku laut yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan masyarakat Suku Laut
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2021; Permendikbud No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen KP No. 9 Tahun 2018
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Bupati Lingga No. 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
Peraturan Pelaksana dari Perda ini
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
