pada dinas pertanian dan ketahanan pangan - pembentukan unit pelaksana teknis
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 243
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan
di daerah perlu dilakukan penataaan organisasi
tata kelola pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu membentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan
hewan dan unit pelaksana teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak. Untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperlukan pengaturan melalui peraturan bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.41 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2020; PP No.95 Tahun 2012; PP No.47 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permentan No.64/PERMENTAN/OT.140/9/2007; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permentan No.12/PERMENTAN/TP.020/4/2018; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan pembentukan UPTD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2023
Standar/PedomanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
ingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamsostek KP di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan kabupaten lingga - pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 242
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Lingga, wajib memperoleh jaminan
sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan kelancaran
penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan
kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, maka dipandang perlu
Pemerintah Daerah mewujudkan pertanggungjawaban sosial dengan menetapkan suatu
kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Lingga selaku pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa. Kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam menetapkan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf melalui alokasi anggaran daerah sebagai perlindungan terhadap peserta BPJS
Ketenagakerjaan karena pekerja sebagai peserta
telah berkontribusi dalam penerimaan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten
Lingga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lingga.
UU No.13 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2016; UU No.1 Tahun 2022; PP No.44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; PermenKP No. 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No.5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang azas,prinsip, sasaran penyelenggaraan, ruang lingkup, dan aturan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Lingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamsostek KP di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lingga
pada dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lingga - perubahan atas peraturan bupati lingga nomor 13 tahun 2020 tentang organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 241
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga namun karena adanya Penambahan Puskesmas baru di wilayah kecamatan baru sehingga perlu dilakukan
perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; UU No.36 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permenkes No.43 Tahun 2019; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lingga
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2023
di lingkungan pemerintah kabupaten lingga - nilai dasar (core values), kode etik dan pedoman perilaku aparatur sipil negara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 240
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan ASN yang Ber-AKHLAK
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka perlu disusun Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar
(Core Values),Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2020; Perbup Lingga No.125 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak
Tetap, dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2023
untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah - pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 239
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.22 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2023
dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan - standar operasional prosedur pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 238
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian
daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Lingga secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
UU No.14 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 237
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, namun karena ada beberapa penyesuaian dan penambahan Inspektur Pembantu sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 31 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Perpres No. 50 Th. 2022; Permendagri No. 107 Th. 2017; PermenpanRB No. 17 Th. 2021; PermenpanRB No. 7 Th. 2022; Perda Kab. Lingga No. 13 Th. 2016 std terakhir dengan Perda Kab. Lingga No. 2 Th. 2020
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022, yaitu Pasal 4 diubah; Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah; Pasal 8 diubah; Pasal 9 ayat (2) huruf a diubah; Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 10A; Pasal 11 huruf d ditambah; Pasal 12 ditambah satu ayat yakni ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2023
serta insentif rukun warga dan rukun tetangga - besaran penghasilan tetap, tunjangan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 236
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 81A dan Pasal 81B, Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014
Tentang Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan
Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.22 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan
Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
di lingkungan puskesmas kabupaten lingga - honorarium tim kerja atas kelebihan jam kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 235
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk memaksimalkan pelayanan
kesehatan di lingkungan Puskesmas, perlu memberikan honorarium kepada Tim Kerja yang mempunyai kelebihan jam kerja dilingkungan
Puskesmas Kabupaten Lingga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan
Puskesmas Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Keputusan menaker No. Kep.233/Men/2003
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan
Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Lingga No. 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
di lingkungan dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lingga - honorarium kelangkaan profesi dan tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 234
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan akses dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik, maka perlu dilakukan upaya pemerataan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Nusantara Sehat di seluruh wilayah Kabupaten
Lingga. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan
tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan honorarium berdasarkan
pertimbangan kelangkaan profesi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.32 Tahun 1996; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun 2022 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan
Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
