Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 440 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja

Download file:

Pergub NTT No. 11 Tahun 2024.pdf

lampiran-atas-perubahan

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 telah ditetapkan Analisis Standar Belanja; b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian pada format lampiran sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, diubah
3 halaman; 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Download file:

Pergub NTT No. 9 Tahun 2024.pdf

pemungutan-cara-tata

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (9), Pasal 99 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendaftaran dan Pendataan; Bab 3. Penetapan Besaran Pajak yang Terutang; Bab 4. Pembayaran dan Penyetoran; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Pembetulan dan Pembatalan ketetapan Pajak; Bab 7. Pemeriksaan Pajak; Bab 8. Penagihan Pajak; Bab 9. Keberatan; Bab 10. Gugatan; Bab 11. Penghapusan Piutang Pajak; Bab 12. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya; Bab 13. Tata Cara Pelaksanaan Restitusi; Bab 14. Sinergi Pemungutan Opsen; Bab 15. Pengawasan; Bab 16. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Ten tang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi lzin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Trayek

Download file:

Pergub NTT No. 8 Tahun 2024.pdf

pemungutan-cara-tata

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 8, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 008

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Petunjuk Pelaksanaan Retribusi; Bab 3. Pemeriksaan Retribusi; Bab 4. Sistem Informasi Retribusi Terintegrasi; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi lzin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha; b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Trayek; dan e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 halaman; 4 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Download file:

Pergub NTT No. 7 Tahun 2024.pdf

bencana-kontinGensi-rencana

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 007

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat ( 1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, rencana kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; c. bahwa terhadap dokumen Rencana Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemuthakhiran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 70 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub NTT No. 6 Tahun 2024.pdf

bagi-dana-alokasi

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa alokasi dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024; b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Pergub NTT No. 5 Tahun 2024.pdf

utama-kinerja-indikator

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman; 10 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Download file:

Pergub NTT No. 4 Tahun 2024.pdf

lampiran-atas-perubahan

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024; b. bahwa terdapat penyesuaian pada Format Lampiran sehingga Lampiran Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Lampiran I Dan Lampiran II Peraturan Gubemur Nusa Tenggara 'Timur Nomor 39 Tahun 2023 'Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, diubah
3 halaman; 194 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Pergub NTT No. 3 Tahun 2024.pdf

pokok-satuan-harga

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal; b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrumen untuk tolok ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. HSPK; Bab 3. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
4 halaman; 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Analisis Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja

Download file:

Pergub NTT No. 2 Tahun 2024.pdf

belanja-standar-analisis

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat ( 5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Komponen ASB; Bab 3. Jenis ASB; Bab 4. Pengendalian dan Pengawasan; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 halaman; 3 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub. NTT No. 1 Tahun 2024.pdf

tata-dan-organisasi

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diperlukan langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan menetapkan Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026; b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasai dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
5 halaman

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT