Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 59 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, penggunaan aplikasi e-hibah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Peraturan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
:a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas
penyelenggaraan dan kualitas pelaksanaan tugas pokok
perangkat daerah, perlu didukung sumberdaya manusia
yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan
kuantitatif;telah PNS terhadap
b. bahwa karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai
dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok
perangkat daerah dimaksud dengan tetap berpedoman
pada kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap perangkat
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan bupati tentang Pedoman Pengaturan Non
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun
2016
Terdiri dari 26 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, jenis non PNS, non PNS pendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, non PNS pendukung kegiatan, kewajiban non PNS, larangan, pengawasan dan pengendalian, pemutusan perjanjian kerja, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
mengatur mengenai pedoman pengaturan non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana kerja Perangkat Daerah Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Perkada;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Perubahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018, dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2018, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018, Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.388-
Bappeda/2017
Terdiri dari 12 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, perubahan renja perangkat daerah, pengendalian dan evaluasi , ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
mengatur mengenai rencana kerja perangkat daerah perubahan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung tahun 2018
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu
menetapkan peraturan bupati tentang pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata
Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
mengatur mengenai pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu laporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga,
korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan
dan/atau dana bantuan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata
cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak
terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak
Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penerima SKTM kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah dihapusnya UPT Fasilitasi
Kelembagaan Profesi Aparatur pada BKPPD berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah, dalam rangka mengakomodir tugas,
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud, perlu
mengubah tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 98 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012
Terdiri dari 13 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, dokumen RKPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RKPD, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bandung tahun 2019
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2018
Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2018/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, (3), ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas UPTD diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri. ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tugas pokok, fungsi dan sub tugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 185 pasal, 19 bab yaitu ketentuan umum, UPTD pada dinas kesehatan, UPTD pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, UPTD pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, UPTD pada dinas sosial, UPTD pelatihan kerja pada dinas tenaga kerja, UPTD pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD pada dinas lingkungan hidup, UPTD pengelolaan gelora si jalak harupat pada dinas kepemudaan dan olah raga, UPTD pengelolaan gelora si jalak harupat pada dinas kepemudaan dan olah raga, UPTD pada dinas perdagangan dan perindustrian, UPTD pada dinas pertanian, UPTD balai benih ikan pada dinas pangan dan perikanan, UPTD pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulungan pada dinas pariwisata dan kebudayaan, UPTD pada badan keuangan daerah, satuan pendidikan, satuan rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat, koordinator wilayah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
mengatur mengenai tugas pokok, fungsi dan sub tugas unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah
338
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Persediaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
