Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Soreang

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2018

Sumber

BD 2018/No.50

Subjek

KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung

Bidang

Halaman ini telah diakses 716 kali

FILE-FILE PERATURAN

No_50_Tahun_2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah -Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2018/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan dan/atau dana bantuan kesehatan; b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penerima SKTM kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
21 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT