PERBUP Kab. Bandung No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012
Terdiri dari 12 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, dokumen RKPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RKPD, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2022
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya barang yang
belum tercantum dalam daftar standar satuan
harga Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga
Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun
2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, mekanisme tata cara pemungutan pajak
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di
Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung Nomor VII Tahun 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 90 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tata cara pemungutan PBB, sengketa, fasilitas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten bandung
42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2021/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji
ABSTRAK:
a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis
(mengaji) dan pendidikan keagamaan yang
diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong
masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan
mengamalkan Al-Qur’an dan mempersiapkan para
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya;
b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan
terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama
menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit,
edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera diperlukan
pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi
Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 19 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penetapan penerima insentif guru ngaji, mekanisme penyaluran insentif guru ngaji, tim insentif guru ngaji, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu
menetapkan standar satuan harga sebagai acuan
batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
mengatur standar harga satuan di Kabupaten
Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020
Terdiri dari 6 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, fungsi, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan
mengenai Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 12 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, mutu pelayanan dasar, kriteria penerima, tata cara pemenuhan standar teknis, tim taksir/juru taksir kerugian dampak penegakan perda dan perkada, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi
stabilitas dan produktivitas sektor perekonomian;
b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan
perekonomian para wajib pajak yang terkena dampak,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor
perekonomian, perlu memberikan insentif pajak daerah
berupa penghapusan sanksi administrasi/denda Pajak;
c. bahwa seiring dengan telah habisnya batas waktu
pelaksanaan pemberian insentif pajak serta adanya
perubahan dan penambahan pengaturan dalam
Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang
Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah
Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak
Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah
Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011,
Terdiri dari 9 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, insentif pajak, batas waktu pelaksanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai insentif pajak daerah untuk wajib pajak daerah terdampak wabah corona virus disease 2019 tahun 2021
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa pelindungan masyarakat merupakan salah
satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib
diselenggarakan dalam rangka memberikan
kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif di
Kabupaten Bandung;
b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 83
Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberdayaan
Satuan Perlindungan Masyarakat sudah tidak
sesuai dengan dinamika dan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang ada,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2015
Terdiri dari 30 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pemberdayaan satlinmas, tugas, hak dan kewajiban satlinmas, berakhirnya keanggotaan satlinmas, pembinaan, pembiayaan, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa
dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019, serta Keputusan Bupati Bandung
Nomor 360/Kep.344-BPBD/2020 tentang Penetapan
Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan hurup c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 123, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun
2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan keempat atas peraturan bupati bandung nomor 140 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
103 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam meningkatkan disiplin, produktivitas
dan efisiensi kerja pegawai dilingkungan pemerintah
kabupaten bandung diwujudkan dalam bentuk
pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja;
b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan apel pagi oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, perlu dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan apel pagi, pengaturan
mengenai ketentuan hari dan jam kerja perlu
disesuaikan;
c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun
2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten
Bandung, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 30
Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 30 tahun 2008 tentang ketentuan hari dan jam kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
