Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2021/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan
transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik;
b. bahwa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan
berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Peta Rencana SPBE; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
95 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2021
Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik Untuk Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2021/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Bidang Akademik dan Non Akademik Untuk Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan
kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
Kabupaten Jepara yang berprestasi, bidang akademik
dan non akademik, maka perlu diberikan penghargaan
guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang berdaya saing dan mampu dalam menghadapi
tantangan regional dan global;
b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan bidang
akademik dan non akademik kepada pesrta didik, pendidik,
dan tenaga kependidikan, maka perlu disusun pedoman untuk
pemberian penghargaan dengan memperhatikan aspek
efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupti tentang Pemberian Penghargaan Bidang Akademik
dan Non Akademik Untuk Peserta Didik, Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Penghargaan Bidang Akademik
dan Non Akademik Untuk Peserta Didik, Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan yang meliputi: ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran dan jenis, persyaratan penerima, mekanisme pemberian dan kategori, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2021
Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2021/ No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan potensi pertumbuhan
ekonomi daerah serta untuk menyesuaikan sistem
pelayanan masyarakat, maka Peraturan Bupati Jepara
yang mengatur tarif kapal penyeberangan antar pulau di
Karimunjawa perlu disesuaikan;
b. bahwa untuk melayani masyarakat pengguna jasa
penyeberangan dengan kapal penyeberangan sebagai
sarana penghubung pada lintas penyeberangan di
Karimunjawa, diperlukan tarif yang teijangkau dan
memadai dengan memperhitungkan jarak antar pulau
dan perkembangan ekonomi pada saat ini dengan
meninjau kembali Paraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2020 tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau Di
Karimunjawa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Paraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tarif Kapal
Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun
2003; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor
18 Tahun 2020 tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas
Pulau di Karimunjawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor
18 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 /2021 ten tang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/2805/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Dana Pelayanan Kepariwisataan TA. 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Dae rah Kemendagri Nomor 906/3017 / keuda ten tang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan OAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/3155/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait OAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu melakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 angka 35 huruf E ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendah.ului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (5). Perubahan ketentuan dalam dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan (8). Perubahan ketentuan dalam Pasal 46. Perubahan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3). Perubahan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) dan (6). Perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (9), (13) dan (14). Perubahan ketentuan dalam Pasal 52. Perubahan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7). Perubahan ketentuan dalam Pasal 55. Perubahan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1), (2), (5), (6), (7), dan (11). Perubahan ketentuan dalam Pasal 57. Perubahan ketentuan dalam Pasal 58. Perubahan ketentuan dalam Pasal 59. Perubahan ketentuan dalam Pasal 60. Perubahan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3). Perubahan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2). Perubahan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), (3), (5) dan (6). Perubahan ketentuan dalam Pasal 75 Ayat (1), (6), (8), (9), (10), (15) dan (16). Perubahan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3). Perubahan ketentuan dalam Pasal 82. Perubahan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2). Perubahan ketentuan dalam Pasal 84. Perubahan ketentuan dalam Pasal 89. Perubahan ketentuan dalam Pasal 90. Perubahan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (2) dan (5). Perubahan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1). Perubahan ketentuan dalam Pasal 95. Perubahan ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (1) dan (6). Perubahan ketentuan dalam Pasal 101. Perubahan ketentuan dalam Pasal 102 Ayat (1) dan (7). Perubahan ketentuan dalam Pasal 108. Perubahan ketentuan dalam Pasal 110. Perubahan ketentuan dalam Pasal 111. Perubahan ketentuan dalam Pasal 112. Perubahan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1). Perubahan ketentuan dalam Pasal 117. Perubahan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2). Perubahan ketentuan dalam Lampiran I. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 diubah.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021/ No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,
maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020;
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun
2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun
2020 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2021/ No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 saat ini maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perda Kab Jepara No. 9 Tahun 2019; Perbup Jepara No. 46 Tahun 2020;
Peraturan ini berisi tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2022 dan sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP no. 12 Tahun 2019; Perpres No. 79 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2019; Pergub Prov Jateng No. 19 Tahun 2021; Perda Kab Jepara No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Jepara No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No. 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No. 15 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No. 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No. 9 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2021
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Arah kebijakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2021
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2021/ No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya dinamika dan mekanisme
pembagian dana bagian Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada desa, maka perlu dilakukan
pengaturan kembali pemberian dana bagian Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 6 diubah;
4. Diantara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 Pasal baru yaitu
6A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2021
Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2021/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW
ABSTRAK:
a. bahwa RT dan RW sebagai salah satu Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai peran penting dalam
mendukung Pemerintah Daerah, khususnya di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati
Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dinyatakan bahwa sumber pendanaan
LKD salah satunya berasal dari Bantuan dari APBD
Kabupaten;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional
Ketua RT dan Ketua RW;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional
Ketua RT dan Ketua RW yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW; Sumber Pendanaan; Pengalokasian; Arah Penggunaan Bantuan Keuangan; Tata Cara Pencairan Dana; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
