Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daeah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelesaikan piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi penaglhannya dan penanggung hutang tetap tidak dapat melunasi hutangnya kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menghapus piutang daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomar 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun Tata Cara penghapusan Piutang Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan .huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengbapusan Piutang Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomorl Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahon 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07 /2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05 /2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06
/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam negeri Normor 73 Tabun 2015; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kewenangan Penghapusan
Bab IV Kriteria Piutang Dapat Dihapuskan
Bab V Penyelesaian Piutang
Bab VI Tata Cara Penhapusan Piutang Daerah
Bab VII Penghapusan Piutang Melalui Bupati
Bab VIII Pencatatan Penghapusan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang daerah maka perlu dilakukan pengurusan piutang yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 208 maka Piutan Daerah yang telah dilakukan pengurusan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat sisa piutang yang belum diselesaikan dapat dilakukan penghapusan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kewenangan Penghapusan
Bab IV Kriteria Piutang Daerah dan TP-TGR Yang Dapat Dihapuskan
Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
Bab VI Tata Cara Penghapusan TP-TGR
Bab VII Pemberian Pertimbangan
Bab VIII Penetapan Penghapusan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka pertu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Aparat Fungsional Komite dan Instalasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin agar dapat berjalan dengan baik serta penggunaan anggaran kesehatan terkelola secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya acuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara ;
bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masverakat miskin yang belum memiliki KIS, dan memberiken. kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Dacrah maupun Pemenntah Dacrah, maka perlu meninjau kembali eraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tertang Penyelenggaraan Pelayanan Keachatan Bagi Masyarakat Kabupaten Jepara. batas tertinggi biaya pelayanar rumah sakit yabg bekerjasama dengan Miskin Yang Dibiayai Pemerintah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin vang Dibiyai Pemerintah Kabupaten Jepara.
Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2018 ; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 21 Tahun
2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Bupati tersebut berisi perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017. Perubahan tersebut ada di Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 31, dan Pasal 36.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap Kelas III yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nornor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diperlukan standar pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Keputusan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 118/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan di Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2009 dicabut.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2016/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisai Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan , Susunan Organisai Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Bab III Ketentuan Penutup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2010 dicabut.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 95) PP Bo 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di kab Jepara TA 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2019; PP No 55 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 84 Tahun 2015; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup Jepara No 52 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghitungan ADD, pelaksanaan, tahap penyaluran dan mekanisme penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR di RSUD RA Kartini Jepara yang belum masuk dalam susunan tarif layanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan di RSUD Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Di RSUD RA Kartini Jepara diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2011
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaaan atau koreksi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya, maka perlua adanya peninjauan kembali Peraturan Bupati dimaksud untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Lndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahu 2010; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/PER/II/2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus. Ketentuan Pasal 8 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penggunan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Darah (JAMKESMASDA) di Puskesmas dan Jaringannya diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
