Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2011

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Kewenangan Penghapusan Bab IV Kriteria Piutang Daerah dan TP-TGR Yang Dapat Dihapuskan Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Bab VI Tata Cara Penghapusan TP-TGR Bab VII Pemberian Pertimbangan Bab VIII Penetapan Penghapusan Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jepara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jepara

Tanggal Penetapan

23 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2011

Tanggal Berlaku

23 Desember 2011

Sumber

BD.2011/NO.421

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jepara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 31 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Jepara Tahun 2011 No 58.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TP TGR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2011/NO.421

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang daerah maka perlu dilakukan pengurusan piutang yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 208 maka Piutan Daerah yang telah dilakukan pengurusan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat sisa piutang yang belum diselesaikan dapat dilakukan penghapusan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Kewenangan Penghapusan Bab IV Kriteria Piutang Daerah dan TP-TGR Yang Dapat Dihapuskan Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Bab VI Tata Cara Penghapusan TP-TGR Bab VII Pemberian Pertimbangan Bab VIII Penetapan Penghapusan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 58 Tahun 2011

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Dan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT