Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana
telah beberapa kaIi diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk
pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan
Peraturan Gubernur Lampung;
1. UU 14/1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 3/1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah UU 25/1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. UU 3/1992 tentang Jamman Sosial Ketenagakerjaan;
3. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan UU 9/2015;
4. PP 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP 21/2007;
5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. PP 76/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14/1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
8. PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 4/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 1/2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri 57/2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 34/2013 tentang Perubahan Atas Permendagri 57/2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan pinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD;
Bagian Kesatu Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
Bagian Kedua Tenaga Medis Kesehatan;
Bagian Ketiga Kendaraan Dinas;
Bagian Keempat Rumah Jabatan dan Rumah Dinas;
Bagian Kelima Pakaian Dinas;
Bagian Keenam Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah;
BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
Bagian Kesatu Umum;
Bagian Kedua Rapat-Rapat;
Bagian Ketiga Perjalanan Dinas;
Bagian Keempat Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajianan Harmonisasi dan Sinkronisasi Terhadap Peraturan Daerah dan Produk Hukum;
Bagian Kelima Bantuan Hukum;
Bagian Keenam Tunjangan Komunikasi Intensif;
Bagian Ketujuh Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme;
Bagian Kedelapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD;
BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, JDIH Pemprov Lampung
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, keselamatan masyarakat, keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sisoal budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;diperlukan upaya yg terpadu dlm peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dgn melibatkan peran aktif masyarakat;pemerintah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 152 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Pasal 18 UUD 1945;UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; PP No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang menjangkiti banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga dibutuhkan penerapan protokol kesehatan yang merupakan langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus covid-19. Pengaturan adaptasi kebiasaan baru dlm pencegahan dan pengendalian Covid-19 berasaskan perikemanusiaan, manfaat, keadilan, perlindungan, keterbukaan, keterpaduan, kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan kepastian hukum. Perda ini bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yg manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efesien dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
51
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 10, Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Riset dan
Inovasi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 13b Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 38 Tahun 2017, PP No. 112 Tahun 2020, PP No. 78 Tahun 2021,
Peraturan bersama meneristekdan mendagri No.3 Tahun 2021, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No. 17 Tahun 2016, Permendagri No. 104 Tahun 2018, Perda No. 4 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2021, pergub No. 56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset Dan
Inovasi Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Halaman 32
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Lampung yg tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum; bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar menjadi tertib dan tentram; penyelenggaraan ketibum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yg menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga diperlukan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaanya;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selata; UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Perda Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat kegiatanya dalam situasi dan kondisi tentram, tertib, teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Perda ini bertujuan untuk memberikan keasadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikaop mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip ketibum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan HAM, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, akuntabilitas, partisipatif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010
9. peraturan presiden nomor 33 tahun 2012
10. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2013
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023
PERDA Prov. Lampung No. 5 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
kedudukan, susunan organisai, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengenbengan sumber daya manusia
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAHNPROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyempurnaan tarhadap manusia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan gubernur lampung nomor 92 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja badan penegmbangan sumber daya manusia daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai republik indonesiadan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 92 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengembengan sumber daya manusia daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG DAN ANGKUTAN BARANG UNTUK UMUM TANPA IZIN
ABSTRAK:
pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum serta untuk memberikan jaminan berusaha angkutan umum resmi dan peningkatan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap operasional pengusahaan mobil angkutan umum di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 8 tahun 1981
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004
4. undang-undang nomor 38 tahun 2004
5. undang-undang nomor 22 tahun 2009
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011
7. peraturan pemeirntah nomor 27 tahun 1983
8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
9. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011
11. peraturan pemrintah nomor 32 tahun 2011
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2011
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengendalian dan pengawasan mobil angkutan penumpang dan angkutan barang untuk umum tanpa izin
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG
ABSTRAK:
masyarakat lampung secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di provinsi lampung
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5. undnag-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
6. undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
7. undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
8. undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit
9. undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
10. undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan
12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
13. undang-undang nomor 28 tahu 2014 tentang hak cipta
14. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varetas tanaman untuk pembuatan varietas turunan esensial
15. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dna penggunaan varietas yang dilindungioleh pemerintah
16. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah
17. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik
18. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang
19. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan
20. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis
21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 20009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang perlindungan karya intelektual masyarakat lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2022
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT). WISATA LAMPUNG INDAH ( PERSEROAN DAERAH)
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Wisata Lampung Indah ( Perseroan Daerah)
ABSTRAK:
a. bahwa Provinsi t ampung memiliki potensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang besar untuk dikelola
dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan strategis dalam pembangun€rn ekonomi bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 ayat {21 Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (P/t). Wisata Lampung Indah
(Perseroan Daerah);
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 10 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 24 Tahun 2019, PP No 1 Tahun 2008, PP No 50 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2014, PP No 7 Tahun 2016, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 52 Tahun 2012, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 37 Tahun 2018, PerMendagri No 118 Tahun 2018, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019
Peraturan daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Wisata Lampung Indah (Perseroan Daerah)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
