Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Air Minum, Tarif dan Tata Cara Penetapaan, Rekening Air Minum dan Biaya Non Air, Hak dan Kewajiban Pelanggan, Penetapan Penggunaan Laba, Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum, Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
16 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP STATIS DENGAN METODE KONVERSI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konservasi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
UU No.10 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 1997, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 1999, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, Perpres No.95 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021, Perda No.5 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Konversi Arsip Status ke Dalam Format Digital; Pasca Konsversi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
11 halaman dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.25 tahun 2009; UU no.19 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; uu no.23 tahun2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.68 tahun 1999; PP no.79 tahun 2005; PP no.53 tahun 2010; PP no.96 tahun 2012; Perpres no.76 tahun 2013; Permenpanrb no.24 tahun 2014; Permenpanrb no.15 tahun 2014; Permenpanrb no.30 tahun 2014; Permenpanrb no.1 tahun 2015; Permenpanrb no.14 tahun 2017; Pergub no.92 tahun 2016; perda no.8 tahun 2015; perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan pelayanan publik;penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik; standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan; survei kepuasan masyarakat; pengelolaan dan penanganan pengaduan; sistim informasi pelayanan publik; inovasi pelayanan publik; peran serta masyarakat; kerja sama dengan puhak lain; dokumen dan informasi; monitoring , evaluasi dan pengawasan; sanksi; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
19 halaman peraturan dan 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur SIpil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara; Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, PP no.58 Tahun 2005, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Prinsip Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
17 halaman dan 9 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; UU no.30 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2008; Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008; PP no.12 tahun 2017; Permendagri no.23 Tahun 2007; permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prinsip penerapan manajemen risiko; Penyelenggara manajemen risiko; Strategi penerapan manajemen risiko; Proses manajemen risiko; Rencana tindak pegendalian; Evaluasi dan pelaporan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
9 Halaman termasuk 4 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 1999; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Hak Dan Kewajiban; BAB III Kewenangan Penyelenggara Dan Instansi Pelaksana; BAB IV Dokumen Kependudukan; BAB V Pendaftaran Penduduk; BAB VI Peran Serta Masyarakat; BAB VII Penatausahaan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil; BAB VIII Blangko Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; BAB IX Hak Akses; BAB X Pendanaan; BAB XI Pelaporan; BAB XII Sanksi Administrasi; BAB XIII Ketentuan Penyidikan; BAB XIV Ketentuan Pidana; BAB XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
31 Halaman dan 17 Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Tujuh Belas
ABSTRAK:
bahwa dengan luasnya wilayahnya Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Tujuh Belas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sanggau Ledo;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Thaun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Batas Wilayah; BAB IV Pusat Pemerintahan; BAB V Ketentuan Peralihan; BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2006.
5 Halaman dan 2 Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja Kabupaten Bengkayang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Kelompok jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Pencabutan Perbup No.25 Tahun 2011
15 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Harga Satuan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
6 halaman peraturan dan 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; eraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; eraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023;
Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pengangguran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
4 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
