Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ yang menyatakan UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ, maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2020; Perpres no.16 Tahun 2018; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.112 Tahun 2018; Peraturan LKPBJ no.14 Tahun 2018; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini megatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Etika Pengadaan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pembiayaan; Penanganan dan Pelanggaran Kode Etik; Tata Cara Pemaggilan dan Pemeriksaan Terlapor; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menyusun standar biaya umum di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, PMK No.33/PMK.02/2016, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011, Perda No.13 Tahun 2015, Perbup No.1 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Standar Biaya Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
5 halaman dan 25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat guna menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kegiatan Operasional; Deteksi Dini dan Cegah Dini; Pembinaan dan Penyuluhan; Patroli; Pengamanan; Pengawalan; Penertiban; Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
13 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN / PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (30 Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan keuangan dan Tanggungjawab keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia dan laporan hasil pengawasan intern pemerintah kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.31 Tahun 1999; UU no.15 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.38 tahun 2007; PP no.60 tahun 2008; PP no.53 tahun 2010; Peraturan BPK no.2 Tahun 2010; Permenpan no.9 Tahun 2009; Permendagri no.13 tahun 2006; Perda no.7 tahun 2016; Perda no.11 Tahun 2016;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; tanggungjawab pelaksanaan TLHP; Mekanisme pelaksaan TLHP di tingkat organisasi perangkat daerah; Pemantauan/ monitoring pelaksanaan TLHP; Penatausahaan pelaporan; Status TLHP; Rapat Koordinasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan PBB, Sengketa, Fasilitas, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
37 halaman aturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum dan kesejahteraan anak
UU no.4 Tahun 1979, UU No.10 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip-prinsip dan Bentuk Penyelenggaraan Paud HI; Layanan Pendidikan; Layanan Kesehatan; Layanan Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan; Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa/Kelurahan; Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri; Gugus Tugas; Rencana Aksi Daerah PAUD HI; Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, perlu diatur tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2009, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda No.1 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.14 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Pengaduan; Kewenangan Penanganan Pengaduan; Penanganan Pengaduan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
11 halaman dan 16 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENACANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.25 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.17 Tahun 2007; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; UU no.90 Tahun 2010; PP no.90 Tahun 2010; PP no.12 Tahun 2017; PP no.17 Tahun 2017; PP no.2 Tahun 2018;PP no.12 Tahun 2019; PP no.18 Tahun 2020; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.86 Tahun 2017; Permendagri no.70 Tahun 2019; Permendagri no.90 Tahun 2019; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan guna menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan pada setiap hari kerja maka perlu diberikan uang makan kepada Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.39 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011, Perda No.13 Tahun 2015.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Pemberian Uang Makan; Penganggaran Uang Makan; Tata cara pembayaran uang makan; pelaporan dan pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
6 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.43 Tahun 2008; UU no.25 tahun 2009; UU no36 tahun 2009; UU no,.44 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Perpres no.72 Tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.49 tahun 2016; Permendagri no.12 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.34 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan;Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
