PERBUP Kab. Bengkayang No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Mengubah
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang
UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Pepres No.33 Tahun 2020, PMK No.113/PMK.05/2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.59 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2020
perubahan pasal 1, pasal 15, Pasal 17, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan dinas dalam negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bengkayang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2021
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur tentang standar belanja desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah desa
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Perpres no.33 tahun 2020; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.20 tahun 2018; Perbup no.85 tahun 2018; Perbup no.12 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
5 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
UU No.10 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.8 Tahun 2008, Permenpan No: PER/09/M.PAN/5/2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Indikator Kinerja Utama; Penetapan IKU; Penggunaan IKU; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
6 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENSTRA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program Strategis Pembangunan Kabupaten Bengkayang dapat tercapai, maka perlu disusun Renstra PD yang menetapkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabakan
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.25 tahun 2004; UU no.26 tahun 2007; UU no.25 tahun 2009; UU no.32 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.2 tahun 2020; UU no.2 tahun 2020; UU no.11 tahun 2020; PP no.8 tahun 2008; PP no.26 tahun 2008; PP no.18 tahun 2016; PP no.46 tahun 2016; PP no.2 tahun 2018; PP no.38 tahun 2017; PP no.2 tahun 2018; PP no.12 tahun 2019; PP no.13 tahun 2019; PP no.21 tahun 2021; PP no.22 tahun 2021; Perpres no.29 tahun 2014; Perpres no.59 tahun 2017; Perpres no.95 tahun 2018; Perpres no.39 tahun 2019; Perpres no.18 tahun 2020; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no86 tahun 2017; Permendagri no. 7 tahun 2018; Permendagri no.100 tahun 2018; Permendagri no.70 tahun 2019; Permendagri no.90 tahun 2019; Permendagri no.77 tahun 2020; Perda no.7 tahun 2014; Perda no.3 tahun 2015; Perda no.4 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.7 tahun 2020; Perda no.6 tahun 2021; Perbup no.54 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan Renstra PD; Renstra PD;Penegendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
12 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Pemusnahan pada Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.19 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.7 tahun 2020; Perda no.18 tahun 2018;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pemusnahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
7 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Penggunaan Barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu disusun Standar operasional dan Prosedur Status penggunaan Barang Milik Daerah
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.19 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018; Perda no.7 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penggunaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
18 halaman peraturan dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jalur koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang , perlu mengatur pembagian koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Orgnisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.56 tahun 2019; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.3 tahun 2020;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah; Pelaksanaan Koordinasi dan Hubungan Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
5 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan stimulan, maka sesuai dengan amanat dari Pasal 54 ayat (5) UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawawasan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Bengkayang;
UU No.10 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenPUPR No.13/PRT/M/2016; Perda Kabupaten Bengkayang No.11 Tahun 2016, Perda No.12 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020, Perbup No.1 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; BPSRP; Jenis Kegiatan; Persyaratan Penerima BSPRS; Penetapan Lokasi dan Penerima BSPRS; Pelaksana Bantuan; Penyaluran BSPRS; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
26 halaman dan 57 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.6 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup No.44 Tahun 2019
Perubahan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 62, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
9 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.4 Tahun 1984, UU No.10 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2010, PP No.57 Tahun 2021, Kepres No.11 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.33 Tahun 2019, Permendagri No.20 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Keputusan Menkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020,
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pelaksanaan; Pelaksanaan; Penanggung Jawab dan Tanggung Jawab; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
14 halaman dan 13 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
