PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 89 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Badan Layanan Umum Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 95 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
APBD Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 89 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 86 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 84 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 82 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Reformasi Birokrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 79 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengawasan/Audit Internal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 78 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan