Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja , maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.42 tahun 2004; PP no.53 tahun 2010; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; PP no.30 tahun 2019; Kepres no.68 tahun 1995; Permendagri no.80 tahun 2015; Kepmendagri no.061-5449 tahun 2019; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.26 tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 74 , Pasal 75, dan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.71 tahun 2010; PP no.27 tahun 2014; Perpres no.16 tahun 2018; Permendagri no.19 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
23 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Oerubahan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.52 tahun 2010; PP no.11 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; PP no.30 tahun 2019; Permenpanrb no.39 tahun 2013; Permendagri no.80 tahun 2015; Permenpanrb no.41 tahun 2018; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 pada ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
merubah Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020
5 halaman peraturan dan 230 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN/ UDANG PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL APING KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan diperlukan benih ikan yang berkualitas yang diadakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.31 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.66 tahun 2001; Perda nomor 11 tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018; Perbup no.13 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dab Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Biaya Operasional dan Insentif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan Pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang telah mendapatkan hibah alat berat berupa ekskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.31 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.28 tahun 2017; Permendagri no.80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 70/Permen-KP/2016; Peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 212/Per-Djpb/2017; Perda no.2 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018; Perbup no.13 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk Pemanfaatan Excavator dan Besaran Sewa; Tata Cara Pemanfaatan; Pemeliharaan Alat; Kewajiban Pengguna Alat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN `DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakanbagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.26 tahun 2007; UU no.25 tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.1 tahun 2011; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.9 tahun 1987; PP no.64 tahun 2016; PP no.14 tahun 2016; PP no.18 tahun 2016; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.9 tahun 2009; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Asas; Penyediaan Prasarana, Sarama dan Utilitas Perumahan; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Telah Siderahkan Kepada Pemerintah Daerah; Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Wewenang; Peran Serta Masyarakat; Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pembiayaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
23 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa kebutuhan akan perumahan/tempat tinggal, rumah susun dan fungsi prasarana saranautilitas perumahan dan rumah susun menjadi penyedia perumahan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat , maka perlu adanya penyelerasan antara dia sisi yang berkepentingan dalam bentuk pengaturan
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.26 tahun 2007; UU no.25 tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.1 tahun 2011; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.9 tahun 1987; P no.14 tahun 2016; PP no.18 tahun 2016; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.9 tahun 2009; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan pemberian rekomendasi perumahan; Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perumahan; Teknis Penataan Perumahan; Persyaratan Pemberian Rekomendasi Rusun; Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Rusun; Teknis Penataan Rusun; Jenis Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Rusun; Penentuan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Pengelolaan Lahan Pemakaman dan Rusun; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
15 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa upaya Pemajuan kebudayaan Daerah merupakan wujud nyata masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik , berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan
UU no.10 tahun 1999; UU no.11 tahun 2010; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.5 tahun 2015; PP no.5 tahun 2017; PP no.38 tahun 2007; Perpres no.65 tahun 2018; Permendagri no.5 tahun 2007; PP no.38 tahun 2007; Perpres no.65 tahun 2018; Permendagri no.52 tahun 2007; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendikbud no.46 tahun 2018; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.4 tahun 2019; Perda no.3 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelindungan; Inventarisasi dan identifikasi; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
17 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaiman telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah tentang Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang , perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.5 tahun 2017;
Peraturan ini mengatur Kedudukan san Struktur Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 62 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang , Perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.2 tahun 2008; UU no.43 tahun 2008; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no 80 tahun 2015; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.11 tahun 2019;Kepmendagri no.100-441 tahun 2019; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Tata Kerja dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
19 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
