Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan
pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten
Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 40 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah teraakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 16 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain_lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar HUkum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 60 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1974; UU No 40 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 terakhir diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 13 Tahun 2002; PP No 79 Tahun 2005; PP 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP 23 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007, PP 18 Tahun 2016; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
1 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penataan tata ruang kota dan pembangunan harus memperhatikan estetika dan tata letak bangunan sehingga sesuai dengan Rencana Umum Pembangunan Kota secara dinamis dan berkesinambungan. Penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan dimaksud perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 2.B Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Melalui Swakelola
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan Infrastruktur dengan metode pengadaan secara swakelola perlu diatur dan ditetapkan mekanisme dan teknis pelaksanaan serta prosedur pembayaran prestasi pekerjaan dalam Peraturan Bupati.
Pasal 4 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 12 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Melalui Swakelola. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur adalah kegiatan yang dialokasikan pembiayaanya di dalam belanja pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang dilakukan melalui metode swakelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2015.
Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur mengacu
kepada peraturan yang berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8 Tahun 2019
PENGGUNAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK BOP PAUD MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik BOP PAUD Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik BOP PAUD, perlu dkeluarkan Peraturan Bupati untuk mengeluarkan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU 40 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengaan UU No 9 tahun 2015; PP No 108 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; PP No 56 Tahun 2005; PP 58 tahun 2005; PP No 8 tahun2006; PP No 12 tahun 2019; Perpres No 54 tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 15 tahun 2006; Perda No 20 tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Program dan Kegiatan; Pelaksanaan; Penanggung Jawab; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2019.
Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur tersendiri dan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Werinama
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU 60 Tahun 1958; UU 8 Tahun 1974; UU 17 tahun 2003; UU 40 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; UU 5 tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP No 18 tahun 2016; Perda SBT 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 – 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah dan bahwa untuk meningkatan kapasitas daerah, untuk mampu berdaya saing, terarah, terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten Seram Bagian Timur, diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 18 Tahun 2002; UU No 40 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan UU No 09 Tahun 2015; PP No 38 Tahun 2017; PBMENRISTEKMENDAGRI No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2016; KEPMENDAGRI No 061-001 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah; Penyusunan Penguatan Sistem Inovasi Daerah; Pelaksanaan; Perubahan Roadmap Penguatan SIDa; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Siritaun Wida Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU 60 Tahun 1958; UU 8 Tahun 1974; UU 17 tahun 2003; UU 40 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; UU 5 tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP No 18 tahun 2016; Perda SBT 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
