Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No.24/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 14 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 12 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan dan Bentuk Penyertaan Modal, BAB III Besaran Penyertaan Modal, BAB IV Pelaksanaan Penyertaan Modal,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2021
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD No.23/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanija tidak terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
bahwa pengaturan Belanja Tidak Terduga selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk itu guna tertib administrasi perlu pengaturan pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Belanja Tak Terduga, BAB III Mekanisme Belanja Tidak Terduga, BAB IV Pencairan Belanja Tidak Terduga, BAB V Pertanggungjawaban dan Laporan, BAB VI Ketentuan Lain-Lain, BAB VII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman daJam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini terdiri dari 45 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Hibah, BAB V tentang Bantuan Sosial, BAB VI tentang Monitoring dan Evaluasi, BAB VII tentang Sanksi, BAB VIII tentan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD No.18/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong;
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} dan Dampaknya, terjadi perubahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang berakibat pada berubahnya pagu Alokasi Dana Gampong (ADG) diantaranya ADG Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 113 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenKeu No. 222/PMK.07/2020; PermenKeu No. 17/PMK.07/2021; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 6 Tahun 2020; Perbup Aceh Barat Daya No. 38 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Pasal Yang diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Yang akan diatur:
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2021
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2021
Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD No. 17/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} di Indonesia telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga guna memperkuat kondisi tersebut perlu adanya pemberian bantuan kepada masyarakat di gampong;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 46 Tahun 2015; Kepres No. 11 Tahun 2020; Kepres No. 12 Tahun 2020; PermenKeu No. 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 228/PMK.05/2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018; PermenSos No. 1 Tahun 2019; PermenSos No. 5 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), BAB V Bentuk BLT, BAB VI Mekanisme Pemberian BLT, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Pelaporan, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu diatur teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB III tentang Pembayaran, BAB IV tentang Pendanaan, BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2021
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD No.15/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur pergeseran anggaran yang dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pergeseran Anggaran, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d dan e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaannya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan;
b. bahwa untuk dapat meninGkatkt.n penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan (PAD)
yang dikumpulkan melalui Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat;
c. bahwa untuk mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan perlu
diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini terdiri dari 19 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pengumpulan Zakat, BAB III tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat, BAB IV tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, BAB V tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Agama Lainnya, BAB VI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2021
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD No.13/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampa Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2019; Pergub Aceh No. 138 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 8 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1 Tahun 2021; Perbup Aceh Barat Daya No. 12 Tahun 2017; Perbup Aceh Barat Daya No. 46 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Arah Jakstrada Kabupaten, BAB III Penyelenggaraan Jakstrada, BAB IV Pendanaan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2021
Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No.11/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (Suistanable Development Goals) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
bahwa prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya di Aceh masih tinggi berada diatas rata-rata prevalensi stunting nasional dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh perlu mengatur penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permen Kesehatan No. 23 Tahun 2014; Permen Sosial No. 1 Tahun 2018; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 61 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2013; Pergub Aceh No. 14 Tahun 2019; Pergub Aceh No. 36 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tim Pelaksana Program, BAB VI Pelaksanaan Program, BAB VII Pembinaan dan Pengawasan, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Pemberian Penghargaan, BAB X Monitoring dan Evaluasi, BAB XI Penelitian dan Pengembangan, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
