PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Mengatur tentang pedoman dan rencana strategis yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Kebijakan pembangunan, Program prioritas, Target pembangunan, Anggaran, Koordinasi antar lembaga, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2011; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.36 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2018.
Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian dan Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan, Monitoring dan Pengawasan Bantuan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan, Revisi Bantuan Keuangan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertangungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2018
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pakaian Dinas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Mengatur mengenai ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pakaian dinas, tata cara pemakaiannya, dan standar yang harus diikuti oleh para pegawai negeri sipil serta pejabat di provinsi tersebut. Isi pokok dari peraturan ini meliputi: Jenis-jenis pakaian dinas, Waktu dan situasi pemakaian, Standar dan spesifikasi pakaian dinas, Kewajiban dan larangan, Pengawasan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
26 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD 2018/NO.47
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2017-2037
Mengatur mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Utara. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran yang sering terjadi di wilayah tersebut, terutama pada musim kemarau, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Isi utama dari peraturan ini meliputi: Pencegahan kebakaran, Sistem peringatan dini, Penanganan kebakaran, Koordinasi lintas sektor, Penegakan hukum, Pemulihan lingkungan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2018
penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD 2018/NO.46
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenmggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah 2016-2036
Mengatur mengenai pelaksanaan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat di Kalimantan Utara secara legal dan berkelanjutan. Peraturan ini mendukung upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat lokal dan adat yang tinggal di sekitar hutan agar dapat memanfaatkan hutan secara bijaksana, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi: Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Skema perhutanan sosial, Tujuan perhutanan sosial, Proses pengajuan dan persetujuan, Pendampingan dan fasilitasi, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengumpulan informasi dan data dalam satu sistem informasi data terpadu oleh Biro Humas dan Protokol, perlu adanya pengaturan mengenai instrumen pengumpulan informasi dan data dalam satu Sistem Informasi Data Terpadu.
UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.20 Tahun 2012
UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.61 Tahun 2010
PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perda Provinsi Kaltara No.5 Tahun 2016; Pergub No.18 Tahun 2016.
Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Mekanisme Pengisian Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu (SIFORDADU), Bentuk Instrumen SIFORDADU, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2018
Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD 2018/NO.44
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Mengatur mengenai tata cara pengelolaan dana yang disediakan oleh perusahaan tambang untuk keperluan reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Dana jaminan reklamasi dan pascatambang, Tujuan dana jaminan, Proses penyetoran dan pengelolaan dana, Tahapan reklamasi dan pascatambang, Pengawasan dan evaluasi, Sanksi dan penegakan hukum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Pergub Provinsi Kaltara tentang RUKD Provinsi Kaltara
UU No.26 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2009
UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2014; PP No.62 Tahun 2012; Permen ESDM No.24 Tahun 2015.
Pergub ini berisi Ketentuan Umum, RUKD Provinsi, Pengawasan, Perubahan RUKD Provinsi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur mengenai pengelolaan, integrasi, dan penggunaan sistem informasi data terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup, Standar dan Instrumen, Pengelolaan Data, Koordinasi dan Kolaborasi, Pemanfaatan Data, Pelatihan dan Dukungan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, BD 2018/NO.39
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan atas Peraturan Gubenur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan danPembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri
Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur tentang revisi atau perubahan pada ketentuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini mencakup: Revisi Besaran Tambahan Penghasilan, Kriteria dan Penilaian, Sumber Dana, Kewenangan dan Prosedur, Evaluasi dan Penyesuaian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
