PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 72 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Tabalong No. 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2022
Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2022
Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan Pemerintah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 44 Tahun 2022
Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Arsip

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 45 Tahun 2022
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintahan Kabupaten Tabalong

Kebijakan Pemerintah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 46 Tahun 2022
Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pengawasan/Audit Internal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 49 Tahun 2022
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

APBD Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 50 Tahun 2022
Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan