PENDIRIAN - TIGA SEKOLAH DASAR NEGERI - DALAM - KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 230, BD.2020/No.230
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Tiga Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan
bagi anak usia sekolah di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin perlu mendirikan Sekolah Dasar
Negeri
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang
mengatur mengenai pendirian dan perubahan satuan
pendidikan dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015 ;PP No 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 13 Tahun 2015;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,pendirian Sekolah ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 209 Tahun 2020 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri
Dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2020 Nomor 209) ditarik kembali dan
dinyatakan tidak berlaku
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 231 Tahun 2020
ANALISIS JABATAN,- ANALISIS BEBAN KERJA - DAN EVALUASI JABATAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 231, BD.2020/No.231
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap Intansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegwai neb=geri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
Surat menteri Perdayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/M.SM.04.00/2019 tangal 29 Maret 2019 hal persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten banyuasin ,surat sekretariat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/385/VII/2020 tangal 8 April 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2002;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;Perpres No 81 Tahun 2010;Permendari No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 34 Tahun 2011;PPermendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 20 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No 1 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 12 Tahun 2011;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2018
Materi poko dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan,Fungsi dan penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Ruang lingkup dan penetapan hasil analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ,Informasi jabatan ,fasilitas dan pembiayaan ,ketentua penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 235 Tahun 2020
PELAKSANAAN - PENGADAAN - BARANG DAN JASA - PADA - BADAN USAHA MILIK DAERAH - DI KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 235, BD.2020/No.235
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah: a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah
perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien
dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses
guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan
pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 6 Tahun 2020;UU No 40 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2017;Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri No 37 Tahun 2018;Permendagri No 118 Tahun 2018;Perda No 8 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,Mekanisme rencana umum pengadaan barang dan jasa BUMD,Sanggahan,Pembayaran,Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,pengawasan dan pengendalian ,ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
10Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 243 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - PUSAT - PELAYANAN - TERPADU - SEMBILANG - DI OPI MALL JAKABARING SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243, BD.2020/No.243
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dapat
membentuk Gerai Layanan atau Outlet di Mal
b.bahwa dalam rangka pelayanan publik secara prima, perlu
memperpendek rentang kendali dengan cara membentuk Unit
Pelayanan sesuai dengan geografis wilayah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 96 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;PP No 24 Tahun 2018;PP No 24 Tahun 2019;Perpres No 97 Tahun 2014;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perbup No 191 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
No 148 Tahun 2018 ;Perbup No 117 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Lokasi,Pelaksanaan,Sumber daya Manusia,Pembiayaan ,Monitoring Evaluasi dan Pengawasan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 244 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banyuasin No. 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR - ORGANISASI DAN PENJABARAN - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI - PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BD.2020/No.244
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 188.342/2950/II/2020
Bahwa Staf Ahli Bupati dalamkedudukannya sebagai pembantu Bupati perlu secara sinergis,selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang struktur Orgnisasi dan penjabaran tugas dan fungsi staf ahli Bupati pemerintahan kabupaten Banyuasin perlu disesuikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 134 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 205 Tahun 2016;Perbup No 133 Tahun 2018;Perbup No 197 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adlah : Tata Hubungan Kerja ,Standar Kompentensi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 254 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI - BADAN - PERENCANAAN -PEMBANGUNAN DAERAH, - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH - KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 254, BD.2020/No.254
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klarifikasi,kodefikasi dan Nomenklutur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka optimilasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pembanguan dan memperhatikan surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 061/3081/VII/2020 hal penataan kelembagaan ,perlu melakukan perubahan struktur organisasi tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah,penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2016 tentang struktur organisasi penjabaran tugas dan fungsi badan perencana pembangunan daerah,peneltian dan pengembangan pemerintahan kabupaten banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah;UU No 6 Tahun 2002 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana tekah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019l;PP No 11 Tahun 2017;Permendagri No 17 Tahun 2016;Permendagri No 5 Tahun 2017;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Kepegawaian dan tata kerja ,Keuangan ,ketentuan peralihan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 198 Tahun 2016 tentangh Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
36 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 257 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banyuasin No. 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 257, BD.2020/No.257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : A.Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang melaksanakan Fungsi penunjang penyelengara urusan Pemerintahan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi ,kodefikasi dan Nomenklatuir perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ,dan surat sekretariat daerah Nomor 061/3081/VII/2020 tanggal 24 November 2020
B.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang struktur organisasi ,penjabaran tugas dan fungsi badan pengelola keuangan dan aset Derah Pemerintahan Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga perlu di ganti
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002:UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 5 Tahun 2017;Peraturan Meteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrai RI No 20 Tahun 2018;Peraturan Dalam Negeri No 90 Tahun 2019;Perda Nop 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020
Materi Pokok dalam Peraturan Ini adalah:Ketentuan Umum ,Keedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Kepegawaian dan Tata Kerja ,Keuangan,Ketentuan Peralihan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini belaku,Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dai Cabut dan dinyatakan tidak berlaku
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 262 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - SEKRETARIAT - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 262, BD.2020/No.262
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa pedoman dengan peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan kabupaten /kota dan peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi ,kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan memperhatikan surat gubenur sumatera selatan nomor 061/3203/VII/2020 hal fasilitasi rancangan peraturan bupati ,maka perlu di lakukan penyesuaian terhaadap Nomenklatur Struktur Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2017;Permendagri No 104 Tahun 2016;Permendagri No 99 Tahun 2018;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 133 Tahun 2018;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi ,Kepegawaian dan Tata Kerja,Keuangan ,Ketentuan peralihan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ,Peraturan upati Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemerintahan kabupaten bayuasin (berita derah kabupaten banyuasin tahun 2016 nomor 167) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 267 Tahun 2020
NOMENKLATUR - STRUKTUR - ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI - KECAMATAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 267, BD.2020/No.267
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :berpedoman dengan peraturan meteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi ,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keungan daerah ,dan dalam rangka optimalisasi kecamatan dan memperhatikan surat Gubenur Sumatera selatan nomor 061/3203/VII/2020 hal fasilitas rancangan peraturan Bupati ,perlu melakukan perubahan nomenklatur struktur organisasi tugas dan fungsi kecamatan pemerintahan kabuipaten banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi ,penjabaran tugas dan fungsi kecamatan pemerintah kabupaten banyuasin tidak sesuai dengan Peraturan dalam negeri Nomor 90 tahun 2019
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhor dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2917 sebagimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;PP No 17 Tahun Tahun 2018;Permendagri No 4 Tahun 2010;Permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 5 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020
Materi pokok dalam peratruran ini adalah : ketentuan Umum,Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan fungsi ,Kepegawaian dan tat kerja,keuangan,ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ,Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi ,Penjabaran Tugas dan Fungsi kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 132 ) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 114 Tahu 2018 tentang Evaluasi Uraian tugas camat dan lurah dalam kabupaten banyuasin (berita daerah kabupaten banyuasin tahun 2018 nomor 114)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
23 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
