Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam pelaksanaan percepatan penanganan corona virus
Disease 2019 serta untuk memutus mata rantai penularan
corona virus Disease 2019 dan pemulihan perekonomian
masyarakat di Kabupaten Barito Timur, perlu pedoman
mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan
corona virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun
2020; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. pengawasan dan penindakan;
e. sosialisasi dan Partisipasi;
f. pemulihan ekonomi; dan
g. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2018
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan ADD; Bab II Penetapan ADD; Bab III Pajak Alokasi Dana Desa; Bab IV Penggunaan ADD; Bab V Penyaluran ADD; Bab VI Pengelolaan ADD; Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
23 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 3 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur diadakan perubahan khususnya mengenai Bagan susunan Organisas: dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuang an dan Aset. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2011 dan mengingat dalam struktur tersebut belum termuat bidang yang menangani kegiatan PBB-P2 maka perlu adanya penyesuaian struktur organisasi dan
tata kerja yang baru.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 8), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor4) dan Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 Nomor 9 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 8), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor4) dan Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 Nomor 9 diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2020
APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2020/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Timur Nomor 11 Tahun
2019; Peraturan Bupati Bari to Timur Nomor 19 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/46
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program, yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; eraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016.
RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
RPJMD berfungsi sebagai:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023; dan
b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun RKPD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/53
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada
Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan
Fmungutan Retribusi Jasa Usaha
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2016.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
37 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantain Tengah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas
(PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantain Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatka:r pertumbuhan
perekonomi.an daerah diperlukan upaya dan usaha unhrk
meningkatkan sumber pendapatan daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah
Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kahupaten Barito Timur Nomor 1
Tahun 200
Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas
(PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantain Tengah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20l7;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ;undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2017
Berisi Tentang Anggaran Dan Belanja Dearah Kabupaten Barito Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2aa2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Ketja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b. Penghargaan;
c. Pembinaan dan pengawasan;
d. Pendanaan; dan
e. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
