Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Menimbang :: a. bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan
kepada masyarakat pada tingkat desa sehingga
perlu diatur penyelenggaraannya;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang tertib, efektif dan
profesional, perlu dilakukan upaya peningkatan
disiplin aparatur Pemerintah Desa dengan
menerapkan ketentuan hari dan jam kerja;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja, maka
diperlukan pengaturan tentang hari dan jam kerja
Pemerintah Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam
Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur mengenai Hari dan Jam
Kerja Pemerintah Desa; meliputi: penetapan hari dan jam kerja; pelaksanaan pelayanan; presensi dan absensi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/
PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Aparatur
Sipil Negara merupakan anggota masyarakat yang
mengabdikan diri untuk menunjang dan berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan
peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan non Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
perlu memberikan Insentif bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai
Tidak Tetap;
c. bahwa guna kelancaran dan kepastian hukum pemberian
Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/ Pegawai Tidak Tetap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesi Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2007
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian
Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria dan tata cara penetapan penerima insentif; besaran insentif dan pelaksanaan; pemberhentian insentif; tim verifikasi dan validasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak
Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
Nomor 2);
b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak
Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
Nomor 4);
c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31); dan
d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 20; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
pengawasan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dan
guna penyesuaian personel, terhadap Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto; perubahan pada pasal 9 terkait personel majelis pertimbangan kode etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 15; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya program/
kegiatan/sub kegiatan secara transparan,
efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur,
dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang tertib, bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
bermanfaat untuk Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka
menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga Bupati perlu menetapkan
kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada
Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3
Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada
Perangkat Daerah; meliputi: pendahuluan; maksud, tujuan, ruang lingkup; ketentuan pelaksanaan kegiatan; penyusunan DPA-SKPD; biaya umum; pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah; standarisasi barang, harga barang dan harga satuan bahan; pelaksanaan anggaran; pelaopran kegiatan; pengelolaan kegiatan; satuan biaya perjalanan dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
jumlah 164 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 12; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIBAYARKAN PADA
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember
Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2023;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember
Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2023. meliputi: ketentuan umum; pengalokasian; formula perhitungan; penetapan; permohonan, persyaratan dan penyaluran; pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
jumlah 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 10; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023
Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan,
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran
2023, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran
2023, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023,
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27
Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023 perihal
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke
Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur
Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, serta
guna mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran
rekening belanja pada Perangkat Daerah untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu adanya
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan sebelum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk selanjutnya diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab IV huruf D
angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 perlu diubah untuk ketiga kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; perubahan yaitu: 1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2023 diubah;- 5 -
2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2023 pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran
diubah; dan
3. Ketentuan Lampiran III, Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan
Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi
Hibah pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran
diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
mengubah Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022
jumlah 276 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 9; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Mojopahit Mojokerto sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Mojopahit Mojokerto, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit
Mojokerto;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10
Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit
Mojokerto; meliputi: ketentuan umum; tata nilai pengadaan; prinsip pengadaan, etika, pelaku pengadaan barang/jasa; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan swakelola; pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia; pengadaan untuk penanganan keadaan darurat/tertentu; usaha kecil dan pengadaan berkelanjutan; pengawasan, pengaduan, sanksi dna pelayanan hukum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
jumlah 41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, berita daerah kabupaten mojokerto tahun 2023 nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi
kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pakaian dinas
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian
Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun
2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pakaian dinas. mengatur mengenai fungsi, jenis dan penggunaan pakaian dinas; atribut dan kelangkapan pakaian dinas; pendanaan; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 7; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Karang
Taruna dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan sesuai
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang
Karang Taruna dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan
Lembaga Adat Desa/Kelurahan masih memerlukan
penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan
dan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan serta memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat
Desa/ Kelurahan;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur mengenai Lembaga
Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat
Desa/ Kelurahan; perubahan meliputi: 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah terkait LKD; 2. Ketentuan Pasal 12 diubahterkait PKK; Ketentuan Pasal 15 diubah terkait TP PKK; Ketentuan Pasal 18 diubah terkait karang taruna; Ketentuan Pasal 19 diubah terkait fungsi karang taruna; Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) diubahterkait pemilihan pengurus karang taruna
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
mengubah peraturan bupati nomor 24 tahun 2020
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab VI
huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 440/794/102.1/2023 tanggal
12 Januari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja
Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada
Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari
2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan
Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada
Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023, serta mengakomodasi kebutuhan
perubahan/pergeseran rekening belanja pada beberapa
Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan, maka terhadap Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 perlu diubah kembali; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 disebutkan apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat
khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan
bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
mengubah Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
