Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 26 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

perbup no 31 2023 ttg pen...a daerah ta 2023.pdf

penjabaran APBD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 31; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 2.506.313.727.464,00 b. Bertambah Rp. 72.155.138.584,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.578.468.866.048,00 2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 2.706.223.707.844,00 b. Bertambah Rp. 227.480.613.189,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.933.704.321.033,00 Defisit setelah Perubahan ( Rp. 355.235.454.985,00 )

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Mojokerto No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Download file:

perbup no 29 2023 ttg pen...embiayaan daerah.pdf

pencabutan peraturan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 29; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah membawa perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga dalam rangka mewujudkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terhadap Peraturan Bupati dimaksud perlu dilakukan pencabutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020
Jumlah 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perbup No 23 2023 ttg har... pemerintah desa.pdf

hari dan jam kerja pemerintah desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

Menimbang :: a. bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan kepada masyarakat pada tingkat desa sehingga perlu diatur penyelenggaraannya; b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib, efektif dan profesional, perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin aparatur Pemerintah Desa dengan menerapkan ketentuan hari dan jam kerja; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja, maka diperlukan pengaturan tentang hari dan jam kerja Pemerintah Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur mengenai Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa; meliputi: penetapan hari dan jam kerja; pelaksanaan pelayanan; presensi dan absensi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/ PEGAWAI TIDAK TETAP

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

perbup no 22 2023 ttg pet...awai tidak tetap.pdf

gaji tunjangan penghasilan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/ PEGAWAI TIDAK TETAP

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Aparatur Sipil Negara merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; b. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu memberikan Insentif bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; c. bahwa guna kelancaran dan kepastian hukum pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria dan tata cara penetapan penerima insentif; besaran insentif dan pelaksanaan; pemberhentian insentif; tim verifikasi dan validasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2); b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4); c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31); dan d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download file:

Perbup No 20 2023 ttg Per...n jasa Setda kab.pdf

kode etik - pengadaan barang jasa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 20; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dan guna penyesuaian personel, terhadap Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto; perubahan pada pasal 9 terkait personel majelis pertimbangan kode etik

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Jumlah 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP No 15 Thn 2023 ttg...perangkat daerah.pdf

rencana kerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 15; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya program/ kegiatan/sub kegiatan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan bermanfaat untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan; c. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Bupati perlu menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah; meliputi: pendahuluan; maksud, tujuan, ruang lingkup; ketentuan pelaksanaan kegiatan; penyusunan DPA-SKPD; biaya umum; pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah; standarisasi barang, harga barang dan harga satuan bahan; pelaksanaan anggaran; pelaopran kegiatan; pengelolaan kegiatan; satuan biaya perjalanan dinas;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
jumlah 164 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Desa

Download file:

perbup no 12 2023 ttg pen...bayarkan pd 2023.pdf

alokasi dana desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 12; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023. meliputi: ketentuan umum; pengalokasian; formula perhitungan; penetapan; permohonan, persyaratan dan penyaluran; pertanggungjawaban

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
jumlah 22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No 10 2023 ttg Per...a daerah TA 2023.pdf

penjabaran APBD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 10; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023 Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, serta guna mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran rekening belanja pada Perangkat Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu adanya Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab IV huruf D angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah untuk ketiga kalinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; perubahan yaitu: 1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diubah;- 5 - 2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran diubah; dan 3. Ketentuan Lampiran III, Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran diubah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
jumlah 276 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perbup No 9 2023 ttg Peng...opahit mojokerto.pdf

pengadaan barang jasa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 9; https://jdih.mojokertokab.go.id

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto; meliputi: ketentuan umum; tata nilai pengadaan; prinsip pengadaan, etika, pelaku pengadaan barang/jasa; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan swakelola; pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia; pengadaan untuk penanganan keadaan darurat/tertentu; usaha kecil dan pengadaan berkelanjutan; pengawasan, pengaduan, sanksi dna pelayanan hukum;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
jumlah 41 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pakaian Dinas

Abstrak

Pakaian Dinas

Download file:

perbup-no-8-thn-2023-ttg-...pdf657ffc3b4e230.pdf

pakaian dinas

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, berita daerah kabupaten mojokerto tahun 2023 nomor 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas

ABSTRAK:

menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto; b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pakaian dinas. mengatur mengenai fungsi, jenis dan penggunaan pakaian dinas; atribut dan kelangkapan pakaian dinas; pendanaan; pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
jumlah 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT